Dasar Hukum Soal Polemik Pelantikan Penjabat Sekda Pohuwato

Abdul Hanap
Abdul Hanap

Oleh : Kabid Litbang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo, Abdul Hanap M.P, SH., MH.

HIMPUN.ID – Sebagai pemuda yang pernah menempuh pendidikan di Kabupaten Pohuwato, saya merasa wajib untuk memberikan pendapat, terkait dengan reaksi positif dan reaksi negatif (Pro-Kontra), atas pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah di Kabupaten Pohuwato belum lama ini.

Pentingnya Dasar Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, maka apabila mengeluarkan pendapat, haruslah jelas dasar hukum serta pemahaman hukum, terhadap uraian dasar hukum yang disampaikan. Apalagi jika pendapat tersebut, dibuat untuk menjadi konsumsi publik.

Uraian Pemaknaan soal Penjabat Sekda

Pemaknaan soal Penjabat Sekda, telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 2019, Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan, “Penjabat Sekretaris Daerah adalah Pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah”.

Sekretaris Daerah (Sekda), sebagai pimpinan eksekutif tertinggi dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah, memiliki tugas, kewajiban dan fungsi sebagaimana telah diatur, dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Yakni, pada pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 10 ayat (2) menjelaskan, “Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati/Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah”

Pasal 10 ayat (3) menjelaskan, “Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi”:

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan saya mengurai beberapa regulasi di atas, agar publik mengetahui beban kerja atau tanggungjawab menjadi Penjabat Sekda, atau menjadi Sekda tidaklah mudah.

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab, tugas dan fungsi tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan Sekda, dalam menjalankan program daerah.

Secara teoritis, ada enam faktor menurut Thonson (1997) dan Georl (1980) yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan, nilai, sumberdaya, profesionalisme, politik dan birokrasi.

Dua Pertanyaan Inti

Selanjutnya, setelah menyimak beberapa tanggapan atau pendapat para pemuda/aktivis di Kabupaten Pohuwato, serta tanggapan perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada media sosial atau media online, lahirlah dua pertanyaan mendasar yang menurut saya, harus mendapatkan jawaban konkrit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Apakah Bupati Kabupaten Pohuwato dapat melakukan pengangkatan Sekda Defenitif?

2. Apakah keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:800/BKD/SK /VI/961/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

Pengangkatan Sekda Defenitif Dapatkan Dilakukan Bupati Pohuwato?

Kedua pertanyaan di atas, menjadi menarik untuk dipecahkan, sebab jika Bupati Kabupaten Pohuwato dapat melakukan pengangkatan Sekda defenitif, lantas mengapa hal tersebut tidak dilakukan?.

Atau, jika keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:800/BKD/SK /VI/961/2021, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, terbukti tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keputusan tersebut akan berpotensi cacat hukum.

Jawaban Yuridis

Saya akan coba menjawab kedua pertanyaan di atas, berdasarkan landasan yuridis yakni :

Kabupaten Pohuwato saat ini belum memiliki Sekda definitif, sebab Zukri Surotinojo hanya merupakan Penjabat Sekda yang menggantikan Iswanta, yang sebelumnya merupakan Penjabat Sekda Kabupaten Pohuwato.

Tanggapan Zukri Surotinojo pada salah satu media online adalah, “terkait kewenangan kepegawaian masih dibatasi bagi kepala daerah yang baru dilantik. Enam bulan sebelum Pilkada dan sesudah, dilarang melakukan pergantian pejabat. Oleh karena itu, kewenangan penunjukan Penjabat Sekda diberikan kepada Gubernur, selaku wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur Perpres 3 Tahun 2018”.

Pernyataan ini, perlu ditanggapi dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 162 ayat (3), “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

Bupati Terpilih dapat Melakukan Penggantian Pejabat 

Dengan membaca ketentuan pasal ini, tentu dapat disimpulkan. Bupati yang baru saja dilantik/terpilih dapat melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, namun diwajibkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri,. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, boleh meminta persetujuan Menteri.

Seperti yang dilakukan oleh Bupati Batanghari, beliau juga merupakan hasil pilkada 2020 yang telah melantik Sekda Definitif pada tanggal 3 juni 2021, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri pada 11 mei 2021.

Kendala mengapa hal tersebut belum dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pohuwato? Saya menduga, open bidding belum dilaksanakan, atau belum selesai pelaksanaannya oleh TIM Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Keputusan Gubernur

Selanjutnya, terkait dengan keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:800/BKD/SK /VI/961/2021 tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, apakah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

Jika mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Penjabat Sekretaris Daerah, pasal 5 ayat (2) menjelaskan, “Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”.

Selanjutnya, dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 2019, Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah, pasal 1 ayat (3) menjelaskan, “Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan wakil Pemerintah Pusat di daerah”. Serta, ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 2019, Tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah menjelaskan, “Gubernur menunjuk Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota”.

Saya tidak mencantumkan ketentuan Pasal 214 ayat (2), UU Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, karena menurut saya secara harfiah ketentuan pasal tersebut, hanya mengatur soal Sekretaris Daerah Kabupaten yang berhalangan melaksanakan tugasnya.

Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten tersebut, dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Bupati atas persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga jelas dan tegas, terhadap persoalan penggantian Penjabat Sekda ke Penjabat Se