HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai memberlakukan skema kerja dari rumah (WFH) pada hari Rabu dan kerja fleksibel pada hari Jumat sebagai langkah nyata penghematan operasional daerah. Kebijakan ini diambil untuk menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang diprediksi akan mengalami perubahan dinamika dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi menegaskan, langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memastikan anggaran tetap sehat dan mampu membiayai program rakyat. Salah satu poin utamanya adalah menekan biaya operasional kantor yang dianggap bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
“Kita sudah mulai melakukan penghematan. Hari Rabu kerja dari rumah dan Jumat bekerja secara fleksibel. Ini bagian dari efisiensi anggaran pemerintah daerah,” ujar Sofyan saat memimpin rapat persiapan penyusunan APBD 2027 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Dulohupa, Rabu 13 Mei 2026.
Selain efisiensi operasional, Sofyan mengimbau seluruh OPD untuk melakukan kurasi ketat terhadap program kerja. Politisi NasDem itu juga meminta program yang kurang berdampak segera dipangkas dan hanya mendorong program strategis di sektor ekonomi kerakyatan, UMKM, pendidikan, serta kesehatan.
“Penyusunan APBD 2027 harus fokus pada program prioritas daerah. Tidak semua program harus dimasukkan. Kita pilih yang paling penting dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Terkait kondisi anggaran secara luas, Bapelitbangda saat ini tengah menggodok rancangan awal dengan meminta masukan lintas OPD agar tercipta kolaborasi program yang solid. Meskipun pemerintah daerah tetap optimistis terhadap dana transfer pusat, langkah antisipasi tetap disiapkan jika kondisi fiskal tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2026.
“Tantangan fiskal tahun 2027 diperkirakan akan berbeda dibanding tahun sebelumnya. Meski masih optimistis terhadap kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat, Pemkab Gorontalo tetap menyiapkan sejumlah strategi penghematan apabila kondisi fiskal tidak berubah seperti tahun 2026,” jelas Sofyan.
Di sisi lain, Bupati juga memberikan kepastian terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski tengah dalam fase pengetatan anggaran, pemda berkomitmen untuk mempertahankan keberadaan PPPK sambil memantau arahan dari pusat.
“Untuk PPPK, sementara tetap kita pertahankan. Kami masih menunggu regulasi dan kebijakan resmi dari pemerintah pusat,” pungkasnya.(Adv)
Reporter: Agung Nugraha
Editor: Fadli Sukriani Melu
