HIMPUN.ID – Percepatan peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu terus dikawal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kali ini, langkah strategis diarahkan pada pemenuhan aspek kerja sama dan regulasi kawasan hutan, menyusul pengajuan revisi permohonan persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk peningkatan jalan yang melintasi kawasan hutan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, bersama Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dan jajaran ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Rabu 12 Agustus 2026.
Asisten II Setda Bone Bolango, Yusbar Ismail mengatakan, aspek legalitas dan pemenuhan ketentuan kehutanan menjadi bagian penting yang harus diselesaikan agar proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, termasuk melakukan revisi permohonan persetujuan Adendum PKS kepada Kementerian Kehutanan.
“Kita ingin seluruh proses peningkatan Jalan Tulabolo–Pinogu berjalan sesuai ketentuan. Karena ruas jalan ini melintasi kawasan hutan, maka aspek kerja sama dan regulasi harus kita pastikan terpenuhi sejak awal,” ujar Yusbar.
Yusbar menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari keseriusan Pemkab Bone Bolango dalam mengawal pembangunan jalan yang memiliki arti penting bagi masyarakat Pinogu.
“Yang kita kejar adalah bagaimana prosesnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan, sehingga pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita tidak ingin ada persoalan administratif maupun regulasi yang kemudian menghambat proses di lapangan,” jelasnya.
Yusbar menerangkan, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas pemerintahan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo mengatakan, revisi permohonan persetujuan Adendum PKS merupakan langkah penting dalam memastikan aspek perencanaan pembangunan dan ketentuan pemanfaatan kawasan dapat berjalan beriringan.
“Dari sisi perencanaan, Jalan Tulabolo–Pinogu merupakan infrastruktur strategis yang terus kita dorong. Namun, karena terdapat ruas yang melintasi kawasan hutan, seluruh proses harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, Pemkab Bone Bolango terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar setiap tahapan dapat dipenuhi secara terukur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap revisi permohonan ini dapat segera ditindaklanjuti. Intinya, kita ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi seluruh aspek administrasi, kerja sama dan regulasinya juga terpenuhi,” tandasnya.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
