HIMPUN.ID – Bupati Boalemo Rum Pagau memberi tenggat waktu hingga akhir Mei 2026 bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan tender dan kontrak kegiatan APBD. Evaluasi ketat mengintai pimpinan OPD yang program kerjanya masih mengendap di tahap persiapan.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Rum Pagau saat memimpin apel awal bulan di Alun-Alun Tilamuta, Senin 4 Mei 2026. Rum Pagau menilai realisasi program pembangunan infrastruktur di bulan kelima tahun anggaran ini masih belum berjalan optimal.
“Saya minta seluruh perangkat daerah segera mempercepat proses pelaksanaan program. Jangan sampai memasuki bulan Mei masih ada kegiatan yang belum terkontrak. Jika sampai akhir bulan ini belum ada progres, maka akan dilakukan evaluasi terhadap OPD terkait,” tegas Rum Pagau.
Selain lambatnya penyerapan anggaran, Bupati juga menyoroti temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disiplin ASN, dan pengelolaan keuangan daerah:
– Pemeriksaan BPK: Pimpinan OPD diminta menghentikan pengulangan kesalahan administrasi yang sama, meski temuan tahun ini dinilai tidak signifikan.
– Pengawasan Disiplin: Pengawasan internal diperketat guna mengantisipasi manipulasi kehadiran ASN yang sekadar melakukan absensi tanpa bekerja.
– Ketertiban Anggaran: Penggunaan dana APBD diwajibkan tepat sasaran dan dilarang keras mengalokasikannya di luar peruntukan.
– Perjuangan Fiskal: Pemkab Boalemo melalui BKD telah berkoordinasi dengan DJPK Kemenkeu RI untuk memperjuangkan penyesuaian kebutuhan fiskal daerah.
Terkait kesejahteraan, Rum Pagau memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dipertahankan. Namun, pembayaran TPP diikat erat dengan tingkat kedisiplinan dan produktivitas kerja para ASN.
“Saya berkomitmen mempertahankan TPP ASN, namun harus diimbangi dengan kinerja yang maksimal. ASN tidak hanya menuntut hak, tetapi juga wajib menjalankan kewajiban secara profesional dan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Orang nomor satu di Pemda Boalemo itu juga mengimbau seluruh pimpinan OPD untuk menunjukkan komitmen kelembagaan, termasuk wajib menghadiri setiap agenda paripurna DPRD guna menjaga kelancaran roda pemerintahan Boalemo.(Adv)
