HIMPUN.ID – Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diwajibkan menjalankan efisiensi operasional secara ketat, terutama pada sektor perjalanan dinas. Langkah spesifik ini diambil sebagai strategi untuk memastikan anggaran tetap tersedia bagi program-program prioritas yang berdampak langsung pada publik di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kalau menyangkut efisiensi, Bone Bolango sudah lebih awal menerapkannya. Perjalanan dinas kita sangat ketat dan para OPD sekarang sangat selektif mengelola keuangan,” ujar Iwan, Selasa 31 Maret 2026.
Iwan juga menambahkan, hampir seluruh OPD saat ini beroperasi dengan anggaran minimal agar belanja publik tetap menjadi prioritas utama.
“Belanja operasional kita tekan, kemudian dialihkan ke kegiatan yang menyentuh kepentingan publik,” jelasnya.
Pengetatan di tingkat perangkat daerah ini merupakan bagian dari persiapan Pemkab Bone Bolango dalam merespons kebijakan efisiensi energi nasional yang tengah dikaji pemerintah pusat.
Selain penghematan anggaran operasional, pemerintah daerah juga menyiapkan opsi sistem kerja fleksibel seperti Work From Home(WFH) satu hari sepekan serta mendorong budaya jalan kaki dan bersepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam aktivitas kedinasan tertentu.
Meskipun langkah efisiensi anggaran sudah berjalan, implementasi kebijakan WFH dan penghematan energi secara menyeluruh masih menunggu regulasi resmi dari Kementerian PAN-RB atau BKN.
Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh langkah penghematan yang diambil tetap selaras dengan standar pelayanan publik nasional dan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
