HIMPUN.ID – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, memimpin rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara di Kawasan Perkantoran Panango, Selasa, 5 Mei 2026.
Rapat ini menandai berakhirnya masa tugas lapangan tim auditor dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran sebelumnya. Pemeriksaan berfokus pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta Survei Penilaian Integritas (SPI).
Tim BPK memaparkan sejumlah poin strategis, di mana sektor aset menjadi sorotan utama, khususnya manajemen kendaraan dinas. Ditemukan ketidaksesuaian pada Kartu Inventaris Barang (KIB), seperti kendaraan rusak berat atau hilang yang masih tercatat sebagai aset aktif.
“Adanya catatan ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana kendaraan yang sudah rusak berat atau hilang masih tercatat sebagai aset aktif. Kami mengimbau OPD untuk melaporkan kondisi tersebut ke bagian aset agar dapat dikoreksi secara akurat,” ujar perwakilan Tim Pemeriksa BPK.
Selain aset, BPK menekankan penguatan landasan aturan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2026, termasuk penghitungan presisi akumulasi ketidakhadiran sebagai pengurang TPP.
Di sektor kesehatan, Pemda diminta menyesuaikan pengadaan obat melalui mekanisme Etalase Konsolidasi dan merujuk pada Permenkes terbaru untuk jasa pelayanan Puskesmas.
Terkait konstruksi, BPK menegaskan agar satu konsultan pengawas tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan guna menjamin kualitas.
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mengapresiasi kinerja Tim BPK yang telah bertugas selama lebih dari satu bulan. Deddy menegaskan, 13 konsep catatan yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mohon agar beberapa catatan untuk kiranya BPK memberikan rekomendasi dan menjadi perhatian kita semua,” ujar Wabup.
Deddy juga memberikan imbauan khusus terkait penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan tepat waktu guna menghindari temuan administratif di masa mendatang.
“Ke depan harus diberitahu, bantuan tahun ini dipergunakan tahun ini agar tidak menjadi catatan,” tegasnya.
Meski terdapat beberapa catatan perbaikan, progres administratif Kabupaten Bolsel tetap menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.
Penutupan agenda ini ditandai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bolsel, yang turut dihadiri oleh para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bolsel.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
