HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menerima kunjungan kerja Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara, Feri Tas, bersama jajaran Pengurus DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulut.
Kegiatan yang berfokus pada penguatan pengawasan dan tata kelola desa ini berlangsung di Lapangan Futsal Kompleks Perkantoran Panango, Rabu 10 Juni 2026.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, menyambut hangat sinergi ini dan menilai kolaborasi antara Kejaksaan dan ABPEDNAS sangat positif bagi pemerintahan desa.
“Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah a dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar turut memaparkan capaian daerah, termasuk perkembangan program Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di atas Bolsel yang saat ini memiliki lima dapur yang sudah berjalan dan tiga lainnya dalam proses perizinan.
Selain itu, realisasi program Ketahanan dan Pembangunan Masyarakat Desa (KDPM) di Bolsel menjadi yang tertinggi di kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR) dengan persentase mencapai 70 persen, meskipun beberapa desa masih menghadapi kendala terkait pembebasan lahan.
“Kami pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wakil Kajati beserta jajaran serta Pak Stefanus bersama jajaran pengurus DPD Abpednas Sulut di Bolsel,” ujar Iskandar.
Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus Liow menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal jalannya roda pemerintahan desa. Terlebih, Kejaksaan Agung RI telah menjalin kerja sama resmi dengan ABPEDNAS untuk mendukung pengawasan berbagai program di desa, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sulawesi Utara saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pendaftar anggota ABPEDNAS tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, ABPEDNAS Sulut mendorong seluruh pengurus cabang, termasuk di Bolsel, untuk memperluas keanggotaan dan memperkuat fungsi pengawasan di tingkat desa.
Sejumlah program prioritas ABPEDNAS Sulut yang ikut dipaparkan meliputi penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD dan SMP, penyediaan air bersih hasil kerja sama dengan Sucofindo, pengawasan partisipatif menjelang agenda demokrasi, serta pelaksanaan *Training of Trainer* (ToT) untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kerja sama antara Kejaksaan dan Abpednas tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai instrumen pendampingan dan perlindungan hukum bagi para kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujar Stefanus Liow.
Wakajati Sulut, Feri Tas menegaskan, Program Jaga Desa merupakan langkah preventif Kejaksaan untuk memitigasi risiko hukum serta meminimalisasi potensi permasalahan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
Feri Tas juga mengapresiasi antusiasme tinggi masyarakat terhadap ABPEDNAS dan berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam memperkuat pengawasan serta pendampingan hukum di tingkat desa.
“Tujuan kami hadir di sini adalah untuk memitigasi risiko hukum. Jika ditemukan hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan pemerintahan desa, silakan segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada Kejakan,” tegasnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Kajari Kotamobagu Tasrifin Muljana Abdul, Kacabjari Kotamobagu, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Ketua DPRD Bolsel Ariffin Olii bama anggota dewan, jajaran Forkopimda, Kepala Bulog Sulut-Gorontalo, Ketua TP-PKK Ny. Selpian Kamaru-Manoppo, Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP, para pejabat tinggi pratama Pemda Bolsel, pengurus DPD ABPEDNAS Sulut dan DPC ABPEDNAS Bolsel, serta para sangadi beserta anggota BPD se-Bolsel.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
