HIMPUN.ID – Aliansi Peduli Lingkungan bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 29 September 2026.
Massa aksi mendesak pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait penolakan tegas warga terhadap aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral (CBM) di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango.
Masyarakat menilai penolakan tersebut sangat mendesak lantaran kekhawatiran meluasnya kerusakan lingkungan akibat operasional PT CBM. Selain diduga belum mengantongi izin lingkungan serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), aktivitas pengeboran eksplorasi perusahaan tersebut juga diduga menjadi pemicu utama timbulnya bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga setempat beberapa waktu lalu.
Koordinator Lapangan, Rahmat Husain, mengecam sikap DPRD yang tak kunjung melangsungkan RDP lanjutan padahal pembahasan masalah tersebut telah berproses dua kali.
“Kami datang ke sini untuk menuntut komitmen DPRD dalam penyelesaian tuntutan warga yang menolak beraktivitasnya PT CBM di Kecamatan Bonepantai,” ujar Rahmat.
Massa aksi sempat ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson, yang menawarkan opsi agar Komisi II turun langsung mengecek kondisi di lapangan. Namun, tawaran tersebut ditolak massa aksi yang tetap mendesak agar jadwal RDP lanjutan segera disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo yang juga Tokoh Bone Pesisir, Femmy Udoki menjelaskan, Komisi I tetap konsisten mengawal aspirasi masyarakat. Penundaan RDP gabungan terjadi semata-mata karena masih menunggu disposisi dan tanda tangan dari pimpinan DPRD.
“Pimpinan meminta harus dilaksanakan RDP bersama Komisi II karena mengundang mitra dari Komisi II. Kami juga sudah ajukan untuk RDP bersama, tetapi sampai sekarang belum juga ditandatangani,” jelas Femmy.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, yang menegaskan, tidak ada niat dari pihak legislatif untuk mengabaikan tuntutan warga.
Setelah bertahan berunjuk rasa selama hampir tiga jam, massa aksi akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, untuk berdialog di ruang pimpinan. Ridwan berjanji mengambil alih penanganan masalah tersebut dengan memimpin langsung Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi II.
“Saya yang akan memimpin rapatnya nanti. Untuk masalah lingkungan, saya juga tidak main-main,” tegas Ridwan.
Melalui aksi yang dilakukan oleh pihak Aliansi, WALHI, dan warga, mereka berharap agar pelaksanaan RDP lanjutan segera diagendakan dalam waktu dekat. Selain itu, pertemuan RDP nantinya harus menghadirkan solusi yang lebih konkrit sehingga tidak berlarut-larut dalam pembahasan.
Editor: Fadli Sukriani Melu
