HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat kepastian hukum dan tata kelola aktivitas pertambangan rakyat di daerah.
Langkah konkret tersebut diwujudkan saat Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, mendampingi Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menggelar rapat koordinasi khusus dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
Pertemuan strategis tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, didampingi Koordinator DBP Ari Tri, serta Subkoordinator DBP Budi.
Fokus koordinasi difokuskan pada penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sekaligus mendorong percepatan pelayanan serta penyelesaian dokumen legalitas pengelolaan WPR di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Lahmuddin Hambali menegaskan bahwa kepastian dokumen administrasi WPR sangat krusial guna memberikan jaminan hukum bagi para penambang lokal serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang tertib.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan pertambangan rakyat dapat ditata secara lebih baik dan memiliki kepastian dalam aspek administrasi maupun pengelolaannya,” kata Lahmuddin usai pertemuan.
Lebih lanjut, Lahmuddin membeberkan, Pemkab Boalemo berkomitmen penuh mengawal kebijakan Pemprov Gorontalo dalam menjembatani aspirasi masyarakat penambang ke tingkat kementerian agar seluruh tahapan penataan area WPR terakselerasi dengan baik.
“Pemerintah Kabupaten Boalemo akan terus mendukung langkah pemerintah provinsi dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Lahmuddin.
Mengakhiri keterangannya, Lahmuddin menyuarakan harapannya agar terwujud keseimbangan antara pemanfaatan potensi mineral lokal untuk kesejahteraan ekonomi warga dan kepatuhan terhadap koridor regulasi lingkungan yang berlaku.
“Kita ingin sumber daya yang ada dapat dikelola secara tertib, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan aturan dan tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Lahmuddin.(Adv)
