HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo menegaskan komitmen penataan birokrasi yang bersih dari praktik transaksional sekaligus mendorong pembenahan total terhadap kinerja pelayanan instansi pemerintah daerah.
Penegasan keras tersebut disampaikan oleh Bupati Boalemo, Dr. Rum Pagau, M.Pd., saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemkab Boalemo yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati, Senin 26 Oktober 2026.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Boalemo Prof. Dr. Nurdin Baderan, S.P., M.Si., serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN di lingkungan Pemkab Boalemo.
Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau membeberkan, penetapan posisi jabatan dilakukan murni berdasarkan evaluasi kinerja dan penilaian objektif yang berjalan hampir satu tahun, tanpa ada intervensi kedekatan personal maupun praktik setoran uang.
Rum secara terbuka mengingatkan jajarannya untuk membuang jauh-jauh kebiasaan lama terkait jual beli jabatan demi mengembalikan integritas tata kelola pemerintahan Boalemo.
“Kalau dulu Anda bisa menyetor 20 juta sampai 25 juta untuk mendapatkan jabatan, itu haram di pemerintahan saya dengan Pak Lahmuddin. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu seperti itu, dilantik seolah-olah karena wakil bupati dan Anda memberikan uang, mohon maaf, saya kembalikan Anda ke posisi semula,” kata Rum secara tegas di hadapan para pejabat yang dilantik.
Rum menjelaskan, rotasi dan mutasi yang digulirkan bukan didasari atas penilaian kinerja buruk semata, melainkan bagian dari penyegaran suasana kerja agar para pejabat mampu bekerja profesional dan fokus menyelesaikannya tugas pokok fungsi tanpa mencampuri urusan dinas lain.
Lebih lanjut, Rum memberikan sorotan tajam terhadap rapor Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Boalemo yang mengantongi predikat terendah se-Provinsi Gorontalo berdasarkan evaluasi Pemerintah Provinsi.
Kondisi tersebut dinilai Rum sebagai bentuk kelalaian kinerja aparatur, terutama jajaran pejabat eselon II yang cenderung terjebak dalam rutinitas tanpa melakukan pemetaan masalah di daerah secara mendalam.
“Saya dapat informasi dari pemerintah provinsi bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Boalemo terendah di Provinsi Gorontalo, ini menandakan bahwa kinerja Anda kurang bagus, terutama Pejabat Eselon II,” ujar Rum.
Mengakhiri penyampaiannya, Rum menuntut seluruh pimpinan perangkat daerah yang baru dilantik untuk segera bergerak cepat, mengidentifikasi akar permasalahan di satuan kerja masing-masing, serta menghadirkan inovasi guna mendongkrak capaian reformasi birokrasi Boalemo ke depan.(Adv)
