HIMPUN.ID, Boalemo – Konsep pembangunan Kabupaten Boalemo 20 tahun kedepan, sudah ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) tahun 2011-2031.
RTRWK, sebagaimana fungsinya, dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Disamping itu, fungsi lainnya dari RTRWK adalah, dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten, dasar pengendalaian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.
Terkait dengan RPJPD yang dijabarkan dalam RPJMD periodeisasi pemerintahan, di aplikasikan dalam rencana kerja pemerintah pertahun anggaran dalam bentuk APBD.
Implementasi dari rencana strategis oleh masing-masing stackholder (SKPD) dalam upaya pencapaian target program pemerintah Kabupaten Boalemo dalam masa satu periode, menimbulkan berbagai penafsiran publik Kabupaten Boalemo.
Penafsiran yang mencuat kepermukaan adalah, apakah pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) sudah benar atau keliru dalam menafsirkan RPJPD, RPJMD, APBD dalam prakteknya (rencana strategi dan rencana kerja) ?
Konsorsium Boalemo Gelar Dialog Terbuka
Menjembatani hal tersebut, Konsorsium Boalemo (KB) menggelar dialog terbuka yang mengusung tema “Refleksi Pemerintahan DAMAI: Meneropong Masa Depan Boalemo,” Selasa 1 Maret 2022.
Kepada media ini, Ketua Konsorsium Boalemo (KB) Ramsi Maulana Bokings mengatakan, KB sebagai wadah komunikasi yang efektif antar LSM, Ormas, OKP dan Lembaga Nirlaba lainnya dengan pemerintah dalam membangun daerah, merekomendasikan 3 hal penting.
3 Poin Penting Yang Direkomendasikan Konsorsium Boalemo
Ramsi menuturkan, 3 poin penting tersebut, sedianya akan diserahkan kepada pihak DPRD, untuk dikawal dan nantinya akan di jadikan pegangan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boalemo kedepan.
“Dari hasil dialog terbuka tersebut, Konsorsium Boalemo akan mengawal tuntas tiga rekomendasi penting, yakni penguatan sistem (regulasi) kebijakan Pemda Boalemo yang lebih mandiri dan terfokus dalam memajukan pembangunan daerah secara lokalitas kewilayahan daerah dalam bentuk Perda Kewenangan Daerah, sebagai tafsir dari Undang’-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perpu dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ” beber Ramsi, Kamis 3 Maret 2022.
Baca Juga: Polisi Gagalkan Aksi Balap Liar, 4 Remaja dan 3 Unit Kenderaan Diamankan
Dijelaskan Ramsi, disamping perda kewenangan daerah, poin penting lain yang direkomendasikan Konsorsium Boalemo yaitu, penguatan sistem pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk Peta Investasi Daerah, agar Boalemo memiliki blueprint disetiap kawasan potensi SDA yang layak dikelolah untuk income daerah yang lebih pasti dengan melibatkan potensi lokal kerakyatan,
Baca Juga: Bagi Hamim, Almarhum Indra Yasin Merupakan Tokoh Teladan Masyarakat Gorontalo
“Maka dari 2 poin diatas itu perlu didorong oleh poin 3 ini, yakni Pemda Boalemo wajib secara bersamaan melakukaan penguatan sistem peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendirian Perguruan Tinggi Institut Teknologi Boalemo
Dibeberkannya, penguatan intelektual, tidak saja terjebak pada science research, tetapi lebih berbasis pada kebutuhan action research, agar setiap mahasiswa turut mampu mengelolah setiap potensi SDA yang berada di daerah Kabupaten Boalemo tercinta ini.
