HIMPUN.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Gorontalo resmi mengesahkan komposisi kepengurusan DPD di lima dari enam kabupaten/kota dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI yang digelar di Gedung Azelea, Kota Gorontalo, Sabtu 29 November 2025.
Pengesahan kepengurusan tersebut merupakan bagian dari konsolidasi internal partai yang bertujuan menguatkan struktur untuk mencapai target masuk tiga besar nasional pada Pemilu 2029, sebagaimana instruksi Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.
Ketua DPW PAN Gorontalo, Anas Yusuf menegaskan, Musda kali ini berfokus pada silaturahmi kader, sebab penetapan Ketua dan Sekretaris DPD telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat internal di daerah masing-masing sebelum Musda.
Lima daerah yang telah disahkan kepengurusan DPD PAN:
1. Kota Gorontalo: Ketua Samsudin Umar, Sekretaris Herianto Talib
2. Kabupaten Gorontalo: Ketua Hamka Pakaya, Sekretaris Ningsih Nurhamidin
3. Kabupaten Gorontalo Utara: Ketua Inday Johan Sanabe, Sekretaris (Belum disebutkan)
4. Kabupaten Boalemo: Ketua Usman Muluoyo, Sekretaris (Belum disebutkan).
5. Kabupaten Pohuwato: Ketua Muhammad Afif Sekretaris (Belum disebutkan).
Anas Yusuf juga menyampaikan instruksi dari Ketua Umum DPP PAN agar PAN menargetkan posisi tiga besar nasional pada Pemilu 2029. Strategi di Gorontalo untuk mencapai target ini adalah dengan menghadirkan empat relawan PAN di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Satu relawan untuk DPRD kabupaten/kota, satu untuk DPRD provinsi, satu untuk DPR RI, dan satu relawan khusus untuk Ketum,” tegas Anas.
Sementara itu, satu daerah yakni Kabupaten Bone Bolango masih belum mencapai kesepakatan final dalam menentukan ketua DPD.
Dua nama yang masuk bursa, Suleman Taumbe dan Hendra Suleman, masih memerlukan waktu tambahan.
“Bone Bolango kami beri waktu dua minggu sampai satu bulan untuk kembali berembuk. Proses ini harus berjalan baik dan tetap menjaga soliditas,” jelas Anas.
Ketua Steering Committee (SC) Musda DPD PAN Gorontalo, Mansir D. Mudeng menjelaskan, PAN secara konsisten menggunakan pola musyawarah dalam penjaringan formatur dan ketua, melibatkan anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan struktur partai. Sistem ini dipilih untuk menghindari perpecahan internal.
Mansir menegaskan, jika ada daerah yang belum mencapai mufakat, diberikan waktu 2–4 minggu. Namun, jika tidak tercapai, DPW dapat mengambil keputusan sesuai aturan organisasi.
“Inilah dinamika politik yang demokratis, kadang mufakat bulat, kadang lonjong, tapi tetap bertemu dalam satu garis,” pungkas Mansir.
Musda ke-6 PAN Gorontalo ini diharapkan menjadi fondasi penting untuk memperkokoh struktur kepengurusan dan menghadapi tantangan politik mendatang.
