HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini diraih dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, di Kantor BPK RI Sulawesi Utara, Manado, Jumat 29 Mei 2026.
Dalam momentum tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo mengumumkan, dari seluruh entitas yang diperiksa di Sulawesi Utara, sebanyak 13 daerah berhasil meraih opini WTP, sementara satu daerah belum berhasil mencapai predikat tersebut.
Bupati Iskandar menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan, pencapaian ini bukan akhir dari proses, melainkan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan.
“Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya. Khususnya Bolaang Mongondow Selatan sendiri yang mencapai WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut, merupakan hal yang patut kita syukuri dan banggakan,” ujar Iskandar.
Orang nomor satu pemda Bolsel itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada tim auditor BPK jika terdapat kekurangan selama proses audit berlangsung. Selain itu, politisi partai berlambang ‘kepala banteng’ itu mengapresiasi kinerja BPK dengan mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya.
Meski mayoritas daerah meraih WTP, BPK RI Perwakilan Sulut tetap memaparkan sejumlah temuan krusial yang tersebar di 14 entitas sebagai bahan evaluasi bersama. Temuan tersebut meliputi:
– Kekurangan Volume Pekerjaan: Ditemukan pada 697 paket pekerjaan senilai Rp13,80 Miliar, di mana Rp3,32 Miliar telah disetorkan kembali ke kas daerah.
– Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai: Terjadi pada 716 pegawai dengan total Rp3,83 Miliar, dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian sebesar Rp464,99 Juta.
– Pengelolaan PAD Belum Optimal: Menyebabkan kekurangan penerimaan senilai Rp2,10 Miliar, dengan penyetoran yang sudah dilakukan sebesar Rp94,19 Juta.
– Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas: Terjadi pada 1.062 pegawai sebesar Rp1,56 Miliar, dan telah dikembalikan sebesar Rp699,26 Juta.
Menyikapi temuan ini, Bombit Agus Mulyo mengingatkan, esensi utama pengelolaan keuangan negara yang harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar status opini semata.
“Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Perolehan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai,” tegasnya.
Acara penyerahan dokumen penting ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif se-Provinsi Sulawesi Utara. Dari Kabupaten Bolsel, tampak hadir bersama Bupati Iskandar, Ketua DPRD Arifin Olii, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala BPKPD Bolsel.
Jajaran Pemda Bolsel berkomitmen penuh dalam menata pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
