HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan komitmen penuhnya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah proaktif ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih sebelumnya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, saat menghadiri kegiatan Exit Meeting bersama Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo di Ruang Kerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sabtu 2 Mei 2026. Pertemuan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim BPK. Hal ini merupakan prioritas kami demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya,” ujar Suleman Lakoro.
Proses audit lapangan secara terperinci oleh tim BPK tersebut telah tuntas dilaksanakan selama 27 hari, terhitung sejak 6 April hingga 2 Mei 2026. Agenda exit meeting ini berfungsi strategis untuk menyampaikan berbagai temuan sementara serta catatan-catatan penting hasil pemeriksaan, sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) final diterbitkan secara resmi oleh BPK.
Suleman menambahkan, pemeriksaan intensif ini merupakan bagian krusial dari siklus akuntabilitas daerah. Pengawasan ketat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 di Bumi Gerbang Emas telah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Guna mempercepat realisasi tindak lanjut di lapangan, Sekda hadir didampingi oleh sejumlah pejabat eselon II pengelola anggaran utama. Di antaranya Kepala BKAD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Zainal Umar Sidiki (ZUS). Kehadiran para pimpinan OPD teknis ini dipastikan agar koordinasi penyelesaian catatan pemeriksaan dapat langsung bergerak cepat dan tepat sasaran di masing-masing instansi.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
