HIMPUN.ID – Persoalan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali menjadi sorotan penting dalam upaya memastikan pemerataan program perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo Utara.
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjana Hasan Yusuf, menghadiri kegiatan Advokasi Kesejahteraan Sosial melalui diskusi Dinamika DTSEN serta Sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang dipusatkan di Sekretariat Pokmas Muhuyula, Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Rabu 28 Oktober 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Kabupaten Gorontalo Utara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, sekaligus menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membedah kriteria serta mekanisme penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPS Gorontalo Utara Depit Rudianto, Ketua Karang Taruna Gorontalo Utara Bais Kakilo, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Zulkifli Lamusu, Kabid Statistik Diskominfo Yulinda Adam, Kepala Desa Ombulodata, serta unsur tokoh pemuda dan masyarakat setempat.
Dalam arahannya, Wabup Nurjana memberikan apresiasi tinggi kepada Karang Taruna dan seluruh elemen yang aktif membantu pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan sosial kepada masyarakat. Orang nomor dua di Pemda Gorut itu menegaskan, pemahaman publik terhadap DTSEN sangat krusial agar proses validasi data berjalan optimal.
“Ini masih dalam tahap perbaikan data. Kalau ada masyarakat yang kondisinya belum sesuai dengan data yang tercatat, silakan disampaikan agar bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait,” ujar Nurjana.
Wabup Nurjana mencontohkan realitas di lapangan di mana masih ditemukan warga kurang mampu, seperti pedagang es batu yang justru tercatat di desil enam sehingga terhalang dari akses bantuan sosial. Menurutnya, diskrepansi semacam ini menuntut kepekaan bersama untuk segera diklarifikasi melalui mekanisme pemutakhiran data secara berkala.
Ia menekankan, penentuan hak penerima manfaat tidak boleh kaku pada administrasi semata tanpa melihat fakta riil kehidupan warga. Sinergi antara pemerintah desa, Dinas Sosial, hingga BPS dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan basis data yang presisi, transparan, dan berkeadilan.
Selain menyoroti isu kesejahteraan sosial dan akurasi DTSEN, Wabup Nurjana turut memanfaatkan momentum tersebut untuk berpesan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kondusivitas keamanan dan kerukunan desa, khususnya dalam menyongsong agenda pemilihan BPD dan pemilihan kepala desa mendatang.
Ia mengingatkan agar perbedaan orientasi pilihan politik tidak menjadi pemicu keretakan hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai hanya karena pemilihan, kita saling marah, keluarga bermusuhan, dan hubungan persaudaraan menjadi rusak. Mari kita jaga keamanan desa yang kita cintai ini dan bersama-sama membangun Ombulodata menjadi lebih baik,” pesan Nurjana.(Adv)
