HIMPUN.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa 31 Maret 2026.
Penyerahan dokumen krusial ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus memastikan akuntabilitas penggunaan APBD di hadapan publik.
Penyampaian LKPD ini dilakukan tepat waktu, sesuai mandat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepala daerah melaporkan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Hery Purwanto menjelaskan, setelah dokumen diterima, pihaknya akan segera menerjunkan tim untuk melakukan audit lapangan.
“BPK memiliki waktu selama dua bulan untuk melakukan pemeriksaan hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini,” ujar Hery.
Proses audit tersebut dijadwalkan berlangsung selama 27 hari untuk tingkat kabupaten/kota dan 30 hari untuk tingkat provinsi.
Tahun ini, BPK memberikan perhatian khusus pada beberapa instrumen kebijakan baru yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Beberapa poin yang menjadi sorotan utama dalam pemeriksaan kali ini meliputi:
– Opsen Pajak: Pelaksanaan skema baru pajak kendaraan bermotor.
– Sektor Pendidikan: Efektivitas program digitalisasi pendidikan.
– Pola Kerja Baru: Evaluasi terhadap kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan ASN.
Selain fokus pada laporan tahun berjalan, para Kepala Daerah juga didorong untuk terus mempercepat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Meski capaian tindak lanjut di Provinsi Gorontalo telah melampaui target nasional sebesar 75 persen, BPK mengingatkan agar tren positif ini tetap ditingkatkan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, penyerahan LKPD ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat. Hasil akhir audit (opini BPK) dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu 60 hari ke depan.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
