HIMPUN.ID – Rabu 2 Juli 2029, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolsel Tahun 2025–2029.
Acara yang digelar di Lapangan Futsal Komplek Perkantoran Panango ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun virtual.
Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, dalam sambutannya menegaskan penyusunan RPJMD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan kepala daerah menetapkan dokumen ini paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD ini akan menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
“Visi pembangunan Bolsel 2025–2029 adalah Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan,” papar Wabup Deddy.
Visi ambisius ini akan diwujudkan melalui lima misi strategis dan 41 program unggulan lintas sektor.
Program-program ini mencakup berbagai bidang krusial seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Deddy juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan berpegang pada delapan prinsip utama: kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, pelayanan prima, serta keberpihakan pada kepentingan umum.
Sebagai dasar pijakan perencanaan, Wabup Deddy menyampaikan data makro ekonomi daerah berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024: Pertumbuhan ekonomi: 5,28%, Angka kemiskinan: 11,33%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,14 poin, dan Tingkat pengangguran terbuka: 2,51%.
“Data ini menjadi bahan evaluasi sekaligus arah strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Deddy juga menyoroti peran vital desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Deddy mengimbau pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menyusun program, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta menghindari pemborosan anggaran.
“Misalnya, untuk menghadapi cuaca ekstrem, desa bisa menganggarkan normalisasi drainase tanpa menunggu intervensi dari kabupaten atau provinsi,” ujar Deddy.
Deddy juga meminta instansi teknis untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program di tingkat desa, agar sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk (via Zoom), Sekda Bolsel Arvan Ohy, Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, Kakan Pertanahan Candra Husain, Para Asisten, Staf Khusus Bupati, dan Para Pimpinan OPD Kab. Bolsel. (Adv)
Reporter: Marcelino Mahmud
