Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Bahas Ranperda Perizinan Berusaha, Pansus DPRD Gorontalo Bakal Konsultasi ke BKPM RI dan Studi di DKI Jakarta

0
×

Bahas Ranperda Perizinan Berusaha, Pansus DPRD Gorontalo Bakal Konsultasi ke BKPM RI dan Studi di DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini
Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Senin 16 November 2026 (Foto: Himpun.id/Fadli Sukriani Melu).

HIMPUN.ID – Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Senin 16 November 2026.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Pansus Mikson Yapanto tersebut dihadiri jajaran anggota Pansus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam pembahasan bersama DPMPTSP selaku pengampu usulan inisiatif eksekutif, mengemuka skenario strategis berupa penggabungan dua regulasi daerah, yakni Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda Investasi Daerah.

Wakil Ketua Pansus menyampaikan, penggabungan dua Ranperda tersebut menjadi salah satu masukan krusial guna memperkuat substansi regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di daerah.

Untuk memastikan formulasi aturan selaras dengan kebijakan nasional, Pansus merencanakan konsultasi langsung ke kementerian teknis terkait skenario perubahan regulasi yang sedang dirumuskan.

“Sejumlah saran dan masukan telah mengemuka dalam pembahasan. Salah satunya menyangkut perlunya melakukan konfirmasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terhadap beberapa skenario perubahan regulasi yang sedang dipertimbangkan,” terangnya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pansus DPRD Provinsi Gorontalo juga berencana melakukan studi komparasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempelajari secara langsung praktik penerapan regulasi perizinan berusaha dan tata kelola investasi sebagai bahan referensi penyempurnaan draft Ranperda.

Pansus memastikan seluruh tahapan penyusunan Ranperda hingga saat ini masih berjalan presisi sesuai timeline yang ditetapkan. Formulatif regulasi ini diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di Provinsi Gorontalo.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *