Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Evaluasi Beasiswa Daerah, Komisi IV DPRD Dorong Pemprov Gorontalo Gandeng Perguruan Tinggi Lokal

0
×

Evaluasi Beasiswa Daerah, Komisi IV DPRD Dorong Pemprov Gorontalo Gandeng Perguruan Tinggi Lokal

Sebarkan artikel ini
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mengevaluasi efektivitas serta arah kebijakan program beasiswa dan bantuan studi Pemerintah Provinsi Gorontalo dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, di Ruang Inogaluma Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 17 November 2026 (Foto: Himpun.id/hms Deprov).

HIMPUN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mengevaluasi efektivitas serta arah kebijakan program beasiswa dan bantuan studi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, di Ruang Inogaluma Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 17 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Ghalieb menyoroti pentingnya repositioning alokasi beasiswa daerah agar selaras dengan potensi unggulan dan kebutuhan mendesak pembangunan Provinsi Gorontalo saat ini, seperti sektor pertambangan, pertanian, serta agromaritim.

Ghalieb menilai kerja sama beasiswa daerah yang berjalan sejak 2018, seperti di Sekolah Tinggi Transportasi Darat—perlu dikaji ulang relevansinya. Menurutnya, pemprov harus mulai mengalihkan fokus dan memperkuat sinergi bersama perguruan tinggi lokal di daerah.

“Kita membayangkan perguruan tinggi di Gorontalo sekarang sudah semakin bagus. Misalnya, di UNG ada program studi pertambangan. Pemerintah provinsi bisa membangun kerja sama untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor pertambangan. Begitu juga bidang ekonomi yang bisa dikaitkan dengan sektor pertanian,” ungkap Ghalieb.

Ghalieb menegaskan, skema Beasiswa Pemprov Gorontalo tidak boleh dibuat tanpa perencanaan berbasis data (tiba masa tiba akal), melainkan wajib berpijak pada kajian akademis kebutuhan SDM jangka panjang.

Selain persoalan pemetaan jurusan, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo memberikan catatan kritis mengenai indikasi pelanggaran komitmen pengabdian alumni beasiswa dokter spesialis dan kedokteran umum yang enggan kembali bertugas di daerah.

“Kalau alasannya nanti akan mengembalikan biaya beasiswa, pemerintah daerah sebenarnya tetap mengalami kerugian dari sisi waktu. Karena itu, harus ada tindakan tegas terhadap perjanjian yang sudah dibuat agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerja sama pemerintah dengan program pendidikan kedokteran,” tegasnya.

Hasil evaluasi dan masukan rapat ini nantinya akan dirumuskan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menjadi lembar rekomendasi resmi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo guna membenahi tata kelola serta efektivitas penyaluran bantuan studi daerah.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *