HIMPUN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) II Bone Bolango, Kristina Mohamad Udoki, menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026-2027 di Desa Berlian, Kecamatan Tilongkabila, Rabu 11 November 2026.
Suasana penuh keharuan mewarnai jalannya penyerapan aspirasi saat sejumlah warga penyandang disabilitas menyampaikan keluh kesah serta harapan mereka secara langsung kepada legislator yang akrab disapa Femmy tersebut.
Ketua Forum Disabilitas Provinsi Gorontalo, Muhajir Suleman, menyampaikan aspirasi terkait kepastian teknis payung hukum bagi warga disabilitas. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas telah disahkan sejak tahun 2024, pihak eksekutif dinilai perlu segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Perda sudah disahkan tahun kemarin tahun 2024. Alhamdulillah kita sudah ada Perda Disabilitas. Kebetulan ibu di Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, kami warga disabilitas masih menunggu Pergub. Kami belum mendapatkan kejelasan terkait Pergub,” ujar Muhajir.
Muhajir menambahkan, kedudukan Pergub menjadi acuan teknis utama agar berbagai program serta agenda pemberdayaan disabilitas memiliki basis legalitas yang kuat.
“Pergub itu kami butuhkan, ketika ada acara disabilitas. Apapun yang kita aspirasikan dipayungi oleh Pergub agar bisa berjalan. Kami butuh Ibu Femmy untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mempercepat Pergub,” tambah Muhajir.
Selain kepastian regulasi, Muhajir menyoroti masih tingginya angka pengangguran di kalangan warga disabilitas. Ia memohon dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa bantuan modal usaha UMKM, sekaligus mengabarkan rencana peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember mendatang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
Senada dengan Muhajir, penyandang disabilitas lainnya, Ibrahim, mendesak adanya kesetaraan hak serta penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di kantor-kantor pemerintahan.
Ibrahim juga meminta dukungan agar para atlet disabilitas Gorontalo dapat difasilitasi untuk berlaga pada ajang olahraga tingkat nasional.
“Kami butuh dukungan melalui keahlian yang kami miliki. Ke depan, kami akan mengikuti kegiatan olahraga tingkat nasional terhadap beberapa cabang olahraga. Sehingga, kami meminta kepada Ibu Femmy agar dapat menyampaikan kepada Gubernur guna mendukung keikutsertaan kami dalam ajang tersebut,” ungkap Ibrahim.
Ibrahim turut berharap agar instansi pemerintah tidak hanya melibatkan kalangan disabilitas dalam agenda reses dewan, tetapi juga menyertakan mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi program daerah secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Srikandi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi penyandang disabilitas. Femmy menegaskan, akan menyuarakan persoalan Pergub serta pemenuhan hak-hak disabilitas ini secara langsung kepada Gubernur Gorontalo dalam forum Rapat Paripurna DPRD.
“Mengenai bantuan UMKM bagi warga disabilitas, selama memiliki unit usaha yang berjalan, silakan ajukan proposalnya dan akan kita dorong,” jelas Femmy.
Di samping isu disabilitas, masyarakat Desa Berlian juga menyampaikan aspirasi lain seperti permohonan program pembuatan SIM gratis hingga bantuan ternak sapi.
Terkait usulan bantuan sapi, Politisi PAN ini menjelaskan, program tersebut pada dasarnya masuk dalam kerangka RPJMD Provinsi Gorontalo. Kendati demikian, mengingat keterbatasan alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) dewan, Tokoh Asli Bone Pesisir itu menyarankan agar usulan masyarakat dikoordinasikan secara bertahap melalui program dinas teknis terkait di tingkat provinsi.
“Terkait dengan bantuan sapi, memang tahun-tahun kemarin saya sudah mengalokasikan Sapi melalui dana Pokir. Tapi, cman sedikit. Tapi, di tahun depan ini saya hanya mengalokasikan untuk Pokir saya hanya Kambing,” pungkas Femmy.(Adv)
