HIMPUN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026-2027 guna mendengarkan secara langsung berbagai keluhan serta aspirasi masyarakat di Desa Tolotio, Kecamatan Bonepantai, Senin 9 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut, salah seorang warga Kecamatan Bonepantai, Arifin Mohamad menyampaikan aspirasi mendesak terkait perbaikan tanggul pelindung banjir.
“Kalau hujan tengah malam, masyarakat takut, jangan sampai air ini meluap ke rumah warga. Kami berharap kepada Anggota Dewan Provinsi, agar melihat dan menemukan solusi terhadap kondisi ini,” ujar Arifin.
Selain persoalan infrastruktur pengendali banjir, Arifin turut menyuarakan aspirasi pengadaan mesin jahit untuk kelompok masyarakat. Menurutnya, proposal permohonan tersebut sebenarnya telah diajukan ke tingkat desa, namun hingga kini belum terealisasi.
“Jadi, ibu kami juga dari lembah hijau butuh mesin jahit. Kami sudah mengajukan proposal ke desa, namun belum ada,” tambah Arifin.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, legislator yang akrab disapa Femmy Udoki ini menjelaskan, usulan pengadaan mesin jahit akan diperjuangkan melalui jalur pokok-pokok pikiran (pokir) di tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, terkait ancaman banjir yang kerap menghantui warga saat musim penghujan, Femmy menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keselamatan masyarakat. Tokoh asli asal Bone Pesisir itu bahkan mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo agar segera mengambil langkah antisipasi konkret.
“Kemarin saat ke Bendungan Bulango Ulu, saya sudah sampaikan ke Kepala Balai. Karena ini sudah musim hujan, saya akan terus menghubungi secara intens, apalagi ada banjir yang terjadi di masyarakat. Saya juga minta masyarakat untuk serius mengurus ini. Buatkan saja proposalnya, nanti kita sama-sama pergi ke Balai Sungai untuk mengajukan. Nanti, tinggal minta tanda tangan Camat atau Kepala Desa, baru kita bawah ke sana,” tegas Femmy.
Lebih lanjut, Femmy yang duduk di Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, bidang yang membawahi urusan pemerintahan dan hukum, menjelaskan, dalam masa reses, ruang lingkup penyerapan aspirasi tidak terbatas hanya pada mitra kerja komisinya saja. Segala bentuk keluhan warga akan dikoordinasikan secara lintas komisi di internal fraksi.
“Jadi, kalau reses seperti ini, tidak terbatas hanya di bidangnya. Masyarakat bisa menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan dan aspirasi. Nanti, saya akan berkoordinasi dengan internal fraksi PAN yang menduduki Komisi lain. Misalnya, kemarin masalah banjir, saya sudah sampaikan ke Ketua PAN Pak Anas yang di Komisi II dan beliau siap mendampingi masyarakat ke Balai Sungai mengajukan proposal,” terang Femmy.
Dalam kesempatan yang sama, Femmy turut menyinggung perkembangan penanganan persoalan yang dihadapi warga Bonepantai terkait aktivitas PT Celebes Bone Mineral (CBM). Sekwil DPW PAN Gorontalo itu membeberkan perjuangannya bersama unsur pimpinan dewan untuk mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan guna mencari solusi atas penolakan masyarakat.
“Saya berusaha mengajak Pak La Ode Haimuddin datang sama-sama ke Manado untuk mengecek status hutan yang tempatnya CBM itu. Saya ajak sama-sama Pak Wakil Ketua La Ode Haimudin untuk sama-sama kita cek apakah CBM itu masuk di perhutanan sosial atau tidak,” tutur Femmy.
Femmy menambahkan, penelusuran tersebut berlanjut hingga ke Kementerian ESDM di Jakarta untuk memastikan keabsahan perizinan operasional perusahaan di dalam kawasan hutan. Dari hasil penelusuran itu, terungkap bahwa perusahaan yang menggunakan kawasan hutan di luar sektor kehutanan wajib mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
“Pulang ke Manado, beliau datang di Jakarta. Datang ke ESDM, beliau mengecek ternyata betul tidak ada namanya PPKH. Dan itu wajib, semua perusahaan yang masuk di hutan, semua penggunaan hutan yang bukan untuk kehutanan, itu harus ada PPKH. Misalnya ada tambang di situ, itu harus ada PPKH. Atau ada perusahaan apa di sana, harus ada PPKH karena dia menggunakan kawasan hutan. Akhirnya beliau bilang, kalau begitu pulang saya tanda tangani undangan RDP. Begitu teman-teman aliansi datang, tanda tangan. Pak Laode langsung bilang, saya tanda tangani,” pungkas Femmy.(Adv)
