HIMPUN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026-2027 guna mendengarkan secara langsung berbagai keluhan serta aspirasi masyarakat di Kecamatan Bone Raya, Kamis 5 November 2026.
Dalam forum dialog interaktif tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan krusial yang dihadapi sehari-hari, mulai dari dampak musim kemarau dan gagal panen, kendala infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, bantuan pangan, bantuan nelayan serta dampak lingkungan PT Gorontalo Mineral.
Menanggapi bantuan pangan yang sempat disalurkan kemarin, Femmy memahami bahwa belum semua masyarakat tersentuh akibat kuota terbatas. Namun, Politisi PAN itu menegaskan, pihaknya ke depan akan berusaha memaksimalkan di tahun 2027 agar masyarakat lainnya dapat menerima.
Lebih lanjut, Femmy menerangkan, bantuan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan di tengah kondisi bahan pokok yang naik akibat kemarau dan gagal panen.
Selanjutnya, mengenai infrastruktur jalan, Femmy menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mendapatkan solusi terkait jalan tani. Namun, Femmy juga menyinggung agar masyarakat dapat mengajukan dana CSR ke pihak perusahaan yang ada di sekitar.
“Itu juga bisa diajukan dana CSR ke PT GM. Misalnya masyarakat petani mau dibukakan jalan,” tutur Femmy.
Mengenai bantuan nelayan, Femmy menyampaikan, melalui Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dapat diusulkan, namun ia tidak berjanji karena bergantung pada kuota yang ada.
“Kemarin ada untuk nelayan, mesin tempel 15 PK saya kasih di Olele. Nanti ke depan kita lihat kalau ada,” tutur Femmy.
Mengenai keberadaan PT Gorontalo Mineral yang dikhawatirkan oleh warga berdampak pada lingkungan, Femmy yang juga merupakan legislator dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap persoalan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
“Masyarakat harus kritis. Minta hak-hak dari masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungannya, karena mereka sudah ada AMDAL. Perusahaan itu wajib melakukan pemulihan lingkungan,” tegas Femmy.
Femmy juga menyinggung, persentase penyerapan tenaga kerja lokal di PT Gorontalo Mineral diduga dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan.
Tokoh asli Bone Pesisir itu mendorong pihak perusahaan agar tidak hanya merekrut tenaga kerja lokal untuk posisi kasar semata, tetapi juga memberikan ruang pelatihan dan pemberdayaan yang layak bagi warga setempat.
Femmy juga menekankan, pentingnya perusahaan PT. Gorontalo Mineral yang ada di Bone Pesisir agar dapat memenuhi kebutuhannya melalui usaha yang ada di sekitar, agar bisa memberi manfaat bagi orang lokal.
Menutup penyampaiannya, terkait ancaman banjir dan luapan sungai di wilayah Bone Pesisir akibat aktivitas di kawasan hulu, Femmy mengaku baru-baru ini telah berkoordinasi langsung dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II agar segera mengambil langkah antisipasi nyata, berhubung sudah memasuki musim hujan.
“Baru-baru ini, saya sudah ingatkan Kepala BWS, Pak Ali. Kalau sudah mulai musim hujan, siap-siap bapak menerima telepon dari saya karena di Bone Pesisir sungai-sungai pasti meluap dan terjadi banjir. BWS jangan tutup mata dengan ini,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Femmy berkomitmen untuk terus mengawal dan menyuarakan setiap persoalan yang dihadap5 masyarakat agar bisa masuk ke dalam pembahasan anggaran serta program kerja eksekutif ke depannya.(Adv)
