HIMPUN.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) II Bone Bolango melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu, Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dalam rangka pelaksanaan reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026, Senin 2 November 2026.
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Reses Hamzah Idrus bersama anggota DPRD Provinsi Gorontalo lainnya, yakni Lolly Junus, Yeyen Saptiani Sidiki, Syamsir Djafar Kiyai, Kristina Mohamad Udoki, dan Faisal Hulukati. Rombongan turut didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli M. Katili bersama jajaran pejabat dan staf Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, serta diterima langsung oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, Ali Rahmat.
Usai melakukan peninjauan spesifik di area proyek strategis tersebut, Ketua Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, mengonfirmasi pelaksanaan agenda reses hari pertama sekaligus menegaskan keberlanjutan pengawasan dewan terhadap penyelesaian sisa pembebasan lahan seluas seratusan hektare di kawasan transmigrasi yang anggarannya telah tersedia
“Kami sudah mendapatkan gambaran, termasuk manfaat apa nanti ke depan untuk masyarakat. Alhamdulillah, pihak DPRD dari awal progres pembangunan ini terus mengawal. Cuma memang masih ada menyisakan beberapa permasalahan. Salah satunya itu adalah pembebasan lahan yang kurang lebih seratusan sekian hektare di daerah transmigrasi. Tapi saya dapat bocoran juga tadi dari teman-teman bahwa ini anggarannya sudah ada,” ujar Hamzah.
Mengenai kendala sengketa lahan pada masa reses sebelumnya, Hamzah Idrus membeberkan, persoalan batas ukuran dan tumpang tindih kepemilikan tanah kitelah selesai sehingga proses pembayaran ganti rugi dapat segera direalisasikan melalui kerja sama pemda dan balai.
“Jadi kalau yang kami dengar kemarin, waktu kami reses pertama, permasalahan itu adalah masalah ukuran. Kemudian hak kepemilikan, itu yang kemarin. Jadi masih ada tumpang tindih. Nah makanya ini sudah selesai, makanya anggaran itu sudah keluar. Jadi sekarang tinggal proses bagaimana. Kemudian dengan balai dan provinsi untuk bisa menyelesaikan masalah ini,” tegas Hamzah Idrus.
Meluas pada tataran dampak strategis wilayah, Hamzah Idrus kembali menambahkan, masterplan kawasan waduk dirancang secara terintegrasi tidak hanya untuk cadangan air, melainkan mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga energi baru terbarukan (EBT) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Saya kira ini satu kawasan baik ya. Apalagi di waduk ini dibangun satu kawasan pendidikan, kemudian ada sarana kesehatan. Jadi ini satu bangunan yang terintegrasi langsung dengan waduk. Kemudian juga, sudah disiapkan juga spot untuk pembangunan tempat wisata. Jadi saya kira ini baiklah untuk kedepannya,” jelas Politisi PKS tersebut.
“Tinggal bagaimana nanti manfaat besar ini betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu intinya sebenarnya di situ. Karena jangan sampai proyek yang sebesar ini tidak bisa dimanfaatkan. Nah ini yang kami pastikan langsung, makanya kami turun. Kami mendapatkan informasi bukan hanya manfaat airnya, tapi juga di sini akan dibangun pembangunan listrik tenaga hidro ya, satu, yang kemudian ada juga pembangunan listrik tenaga surya,” tutur Hamzah Idrus.
Sementara itu, menanggapi kendala teknis tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, Ali Rahmat, mengonfirmasi, pihak balai tengah melakukan koordinasi intensif bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses penilaian harga tanah warga terdampak yang ditargetkan rampung awal Desember 2026.
“Kami sudah melakukan upaya untuk penyelesaian terhadap masalah lahan tersebut. Penyelesaian lahan tersebut sekarang ini sedang diupayakan koordinasi intensif dengan BPN, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera melakukan penilaian terhadap harga tanah tersebut,” ujar Ali Rahmat.
“Dan mudah-mudahan, sesegera mungkin awal bulan Desember kita berharap mudah-mudahan sudah ada hasil penilaian, dan kita bisa melakukan pembayaran terhadap masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ali Rahmat memaparkan pencapaian teknis makro progres fisik konstruksi bendungan saat ini telah menembus angka 95 persen dan diproyeksikan mulai beroperasi penuh pada tahun 2027 setelah tahap pengisian air selesai.
“Progres pembangunan bendungan saat ini sudah mencapai 95 persen, dan mudah-mudahan ini tinggal menunggu pengisian bendungan yang masih terkendala di lahan, mudah-mudahan kita selesaikan di tahun ini, sehingga operasional bendungan kita bisa mulai di tahun 2027,” pungkas Ali Rahmat.
Secara umum, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu ini diyakini mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan, mendongkrak sektor energi, serta menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas di Provinsi Gorontalo.(Adv)
