HIMPUN.ID – Komisi Gabungan I dan II DPRD Provinsi Gorontalo bergerak menyambangi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI di Jakarta, Kamis 22 Oktober 2026.
Langkah konsultasi tersebut dilakukan guna merespons lonjakan angka inflasi daerah yang tercatat mencapai 5,48 persen, atau berada jauh di atas rerata inflasi nasional yang berada di angka 3,26 persen.
Rombongan wakil rakyat tersebut diterima langsung oleh Analis Perdagangan Ahli Muda Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Irfan Kurniawan, di Ruang Rapat Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, mengungkapkan, tingginya angka inflasi di daerah dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok strategis yang melonjak signifikan di pasaran.
“Dari sembilan bahan pokok penting yang menjadi perhatian, cabai rawit tercatat mengalami kenaikan harga cukup tinggi, yakni mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Selain itu, harga beras di wilayah Gorontalo juga dinilai relatif tinggi, khususnya beras kualitas medium untuk wilayah regional A,” ujar Fadli.
Fadli Hasan menekankan, penanganan gejolak harga pangan tidak bisa dilakukan secara parsial di tingkat daerah semata.
Menurut Fadli Hasan, intervensi terpadu antara Kemendag, Perum Bulog, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) sangat dibutuhkan untuk mengamankan rantai pasok dan menekan kenaikan harga komoditas jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga menghadapi bulan Ramadan mendatang.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama instansi terkait agar distribusi, pasokan, serta stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga,” tegas Fadli.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kemendag memaparkan, posisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Bulog Provinsi Gorontalo saat ini masih berkisar 10.500 ton.
Ketersediaan stok tersebut dinilai cukup memadai untuk dijadikan instrumen operasi pasar dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo.(Adv)
