HIMPUN.ID – Pipinan dan anggota Komisi II bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Jakarta Selatan, Jumat 23 Oktober 2026
Langkah koordinasi strategis ini ditempuh guna memastikan stabilitas pasokan serta pengendalian harga pangan di tingkat daerah, menyusul angka inflasi Provinsi Gorontalo yang tercatat mencapai 5,38 persen pada data September 2026.
Kunjungan kerja gabungan komisi tersebut diterima langsung oleh Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, beserta jajaran manajemen.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa menekankan, pentingnya penguatan sinergi antara legislatif, Perum Bulog, dan pemerintah daerah untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius, terutama menyusul angka inflasi Provinsi Gorontalo yang berdasarkan data September 2026 tercatat sekitar 5,38 persen. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Ridwan.
Ridwan Monoarfa menjelaskan, gejolak harga komoditas strategis, khususnya beras medium di pasaran, membutuhkan intervensi cepat melalui skema penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan yang melindungi konsumen sekaligus membela nasib para petani lokal.
Mikson Yapanto menyampaikan, selain pemenuhan stok beras masyarakat, penyerapan hasil pertanian daerah seperti komoditas jagung harus mendapat perhatian serius dari Perum Bulog.
“Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan,” tegas Mikson.
Mikson Yapanto menambahkan, skema penyerapan komoditas lokal perlu dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung di daerah, termasuk fasilitas pengeringan (dryer) dan pergudangan agar standar kualitas kadar air sesuai dengan kriteria Pembelian Pemerintah (HPP).
Menanggapi hal tersebut, pihak Perum Bulog memaparkan, posisi stok beras nasional yang dikelola saat ini berada dalam kondisi sangat aman, yakni mencapai sekitar 4,6 juta ton.
Terkait penyerapan jagung nasional yang baru terealisasi sekitar 238 ribu ton dari target 1 juta ton akibat tingginya harga pasar di atas HPP, Bulog memastikan akan terus menyelaraskan petunjuk teknis bersama Badan Pangan Nasional guna mengoptimalkan distribusi dan penyerapan di tingkat daerah.(Adv)
