Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Sahkan APBD 2027, DPRD dan Gubernur Gorontalo Sepakat Pacu Pembangunan Sejak Awal Tahun

0
×

Sahkan APBD 2027, DPRD dan Gubernur Gorontalo Sepakat Pacu Pembangunan Sejak Awal Tahun

Sebarkan artikel ini
Penandatanganan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili di Ruang Rapat Paripurna, Selasa 17 November 2026 (Foto: Himpun.id/hms Deprov).

HIMPUN.ID – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili di Ruang Rapat Paripurna, Selasa 17 November 2026.

Delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo secara bulat menerima dan menyetujui dokumen RAPBD 2027. Pengesahan disimbolkan lewat penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Gusnar Ismail menegaskan, kesiapan jajaran eksekutif untuk langsung menggejot persiapan administrasi serta lelang pengadaan barang dan jasa, agar penyerapan anggaran dapat dimulai sejak awal Januari 2027.

Menariknya, Gusnar memberikan penekanan khusus pada strategi penguatan pendapatan daerah guna membiayai belanja pembangunan 2027. Pemerintah Provinsi Gorontalo membidik optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.

Gusnar menyoroti potensi besar dari operasional pertambangan skala besar PT Pani Gold serta percepatan izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tengah difinalisasi.

“Perlu penelusuran terhadap hasil produksi dan stok emas yang masih tersimpan agar potensi penerimaan daerah melalui mekanisme dana bagi hasil (DBH) dapat dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Gusnar.

Orang nomor satu di Pemprov Gorontalo itu berharap fungsi pengawasan dan pengawalan dari DPRD Provinsi Gorontalo terus berjalan seiring dengan disampaikannya dokumen APBD 2027 ke Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paripurna pengesahan anggaran ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD Rifli M. Katili, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *