Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur 2027, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Gelar RDP Lintas Sektor

0
×

Dorong Sinkronisasi Pembangunan Infrastruktur 2027, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Gelar RDP Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka sinkronisasi usulan program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2027 bersama balai kementerian dan dinas teknis se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Ruang Dulohupa, Senin 16 November 2026 (Foto: Himpun.id/Fadli Sukriani Melu).

HIMPUN.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memantapkan sinkronisasi usulan program pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2027 bersama balai kementerian dan dinas teknis se-Provinsi Gorontalo, Senin 16 November 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo tersebut menghadirkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta jajaran Dinas PUPR dari seluruh kabupaten/kota.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie menyampaikan, forum koordinasi lintas instansi ini berfokus pada pembahasan solusi penanganan konektivitas jalan, jaringan irigasi pertanian, serta mekanisme pengusulan alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah banyak informasi-informasi yang kami dapatkan termasuk solusi-solusi yang untuk penanganan baik itu bagaimana pengusulan IJD, bagaimana jalan apa namanya daerah irigasi, kemudian JIA, jaringan irigasi air tanah yang mengairi sawah-sawah dan perkebunan, dan juga jalan-jalan yang belum terkonek dan itu merupakan kewenangan baik itu Provinsi, Kabupaten Kota dan kewenangan nasional,” ujar Espin.

Dalam kesempatan tersebut, Espin mengingatkan dinas teknis di tingkat kabupaten dan kota agar memenuhi sejumlah syarat krusial sebelum mengajukan usulan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur ke kementerian.

Penetapan status kepemilikan dan kewenangan jalan ditegaskan sebagai poin paling mendasar yang tidak boleh terabaikan oleh pemerintah daerah.

“Tadi sudah mendapatkan informasi dan poin-poin apa yang harus disiapkan oleh pemerintah melalui dinas PU Kabupaten Kota terkait dengan usulan-usulan IJD. IJD ini kan Inpres Jalan Daerah yang diusulkan melalui daerah ke Kementerian. Nah ini tentunya harus ada poin-poin utama yang harus disiapkan, terutama yaitu adalah status kewenangan jalan, itu yang harus diutamakan,” tambah Espin.

Selain kejelasan status kewenangan, keberadaan dokumen pendukung teknis seperti Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria (RC), serta Feasibility Study (FS) menjadi syarat mutlak agar program pengusulan dapat diakomodir.

“Hal-hal yang lain termasuk juga DED (Detail Engineering Design), RC (Readiness Criteria), kemudian terkait dengan FS (Feasibility Study), ini yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota melalui Dinas PU jika ingin mengusulkan jalan, jembatan, daerah irigasi, maupun jaringan irigasi air tanah,” jelasnya.

Melalui RDP sinkronisasi ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh perencanaan infrastruktur daerah pada tahun 2027 mendatang dapat terintegrasi secara presisi, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pemerataan akses perekonomian masyarakat di Gorontalo.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *