HIMPUN.ID – PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), kini secara tahap demi tahap mulai menunjukan, komitmen bersama membangun daerah khususnya dari sektor pertanian.
Setelah melaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) beberapa waktu yang lalu, sinergitas antara korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pemerintah itu langsung direalisasikan dengan pencanganan Gerakan Agromopomulo, di Desa Tudi, Kecamatanan Monano, Kamis 4 September 2025.
Region Head PT GCL, Mohamad Wahyu Subagyo mengungkapkan, kerjasama dengan Pemda Gorut ini adalah salah satu kegiatan, yang diwajibkan oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) kepada perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan.
“Selain kita bicara produksi, kita juga bicara masalah sosial. Apa salah satu bentuk kegiatan sosial? Salah satunya adalah kegiatan kemitraan,” ungkap Wahyu, saat disambangi awak media, usai pencanganan Gerakan Agromopomulo, di Desa Tudi, Kecamatanan Monano, Kamis (04/09/2025).
Wahyu mengaku, citra dari masyarakat sekitar perusahaan bahwa mereka tak dilibatkan dalam aktivitas perusahaan, merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah berkonsenstasi dalam indikator penilaian kemitraan.
“Seolah jadi penonton. Dengan adanya kegiatan ini, dan lebih disinkronkan dengan penilaian-penilaian lainnya, sehingga perusahaan itu diwajibkan membuat semacam kegiatan,” urai Wahyu.
Kemudian Wahyu menegaskan, kegiatan yang berkenaan dengan program Agromopomulo yang digagas Bupati Kabupaten Gorut, Thariq Modanggu itu, akan terus ditindaklanjuti secara berkesinambungan.
“Kalo perlu, malah dengan jumlah yang lebih banyak atau lebih besar. Kita usahakan di setiap desa yang ada di sekeliling area HTI, yang masuk desa binaan, kita akan coba bertahap melibatkan mereka,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut Wahyu menuturkan, masyarakat bersama pihak perusahaan tidak hanya bisa melibatkan diri dengan kegiatan tumpangsari dalam hal agromopomulo, akan tetapi dapat turut berkerjasama juga dalam hal pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
“Misalnya rotan, itu sudah berjalan. Karena, itu juga salah satu penyumbang pemasukan negara, PNBP itu. Jadi sebetulnya, perusahaan itu diwajibkan mengelola itu, hasil hutan bukan kayu, dengan melibatkan masyarakat,” tutur Wahyu.
Wahyu menambahkan, sebagai korporasi yang bergerak dibidang pengelolaan hutan dibawah naungan BPHL Palu, pihaknya baru-baru ini mendapatkan apresiasi bagus dengan penilaian A dari pihak kementerian.
“Salah satu nilai plus yang dianggap berhasil adalah, adanya proyek-proyek yang sipatnya seperti ini, kemitraan. Jadi, bukan hanya sebatas simbolis tanda tangan, tapi sudah ada realisasinya,” tutup Wahyu.
Penulis: Mohamad Yusrianto Panu
