HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo mendorong penguatan kapasitas hukum bagi jajaran pemerintah desa dan elemen masyarakat guna memastikan tata kelola keuangan serta pembangunan desa berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
Arus penguatan tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat membuka secara resmi kegiatan Penyuluhan Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) untuk Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, di Hotel Grand Amalia, Jumat 21 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Lahmuddin Hambali mengapresiasi tinggi terobosan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengedepankan fungsi edukasi dan pencegahan risiko hukum di tingkat desa melalui skema kolaboratif.
Lahmuddin menilai besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan ke desa berbanding lurus dengan risiko administrasi maupun tata kelola. Oleh sebab itu, fungsi pembinaan jauh lebih krusial untuk mencegah kekhilafan aparat desa dalam mengelola keuangan.
“Program Jaga Desa merupakan wujud pendekatan humanis aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, yang tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi yang lebih utama adalah upaya pencegahan dan pembinaan,” kata Lahmuddin di hadapan peserta.
Lebih jauh, Lahmuddin mengimbau aparatur pemerintah desa agar tidak mengambil keputusan secara sepihak jika menghadapi keraguan administrasi maupun potensi kendala hukum, melainkan aktif berkoordinasi dengan instansi pembina di tingkat kecamatan dan kabupaten.
“Jangan berjalan sendiri-sendiri. Konsultasikan setiap kendala administratif maupun hukum kepada instansi pembina, baik kecamatan maupun kabupaten,” tegas Lahmuddin.
Mengakhiri penyampaiannya, Lahmuddin mengajak seluruh jajaran Pemdes Pangi dan elemen masyarakat untuk mengedepankan prinsip transparansi dan musyawarah desa, sekaligus melibatkan partisipasi warga sebagai bentuk pengawasan sosial.
“Desa yang maju adalah desa di mana pemerintahnya amanah dan warganya sadar hukum serta turut aktif mengawal pembangunan desa,” pungkas Lahmuddin.(Adv)
