HIMPUN.ID – Angka gagal panen yang menembus 80 persen lahan pertanian akibat kemarau panjang di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, memicu dorongan kuat dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo untuk percepatan skema penanganan lintas sektor dan jangka panjang.
Bencana kekeringan yang menghantam sektor produktif warga serta berdampak pada kebutuhan dasar 73 Kepala Keluarga (KK) dari Dusun I hingga Dusun IV tersebut menjadi perhatian utama saat Kunjungan Kerja Komisi I DPRD ke Desa Daenaa, Jumat 21 Agustus 2026.
Kunjungan yang dipimpin Sekretaris Komisi I, Sitti Nuraini Sompie, bersama Anggota Komisi I Ramdan Liputo dan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Daenaa, Jefri A. Rahim.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo menegaskan, penanganan dampak kemarau tidak boleh lagi menggunakan pola penanganan darurat secara instan, melainkan harus berbasis penguatan sistematis antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Komisi I memastikan sejauh mana peran pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah baru dilakukan penanganan. Antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” tegas Ramdan.
Meskipun pendistribusian air bersih oleh pemerintah daerah dan PDAM telah berjalan menggunakan armada tangki, ancaman depresi ekonomi akibat kegagalan panen 80 persen masyarakat tani memerlukan intervensi perlindungan ekonomi yang lebih terstruktur.
Kepala Desa Daenaa, Jefri A. Rahim mengungkapkan, ketersediaan pangan warga saat ini masih dalam batas aman, namun sektor ekonomi pertanian dan pemenuhan air untuk sanitasi harian mendesak untuk ditopang secara berkelanjutan.
“Untuk masalah air bersih sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui pendistribusian air bersih. Memang masih terkendala keterbatasan armada, tetapi setidaknya sudah membantu masyarakat,” ujar Jefri.
DPRD Provinsi Gorontalo memastikan hasil pengawasan lapangan ini akan diusung ke tingkat pemerintah daerah guna meminta instansi teknis memperkuat sarana penunjang air bersih serta menyiapkan penanganan dampak ekonomi bagi para petani terdampak.(Adv)
