HIMPUN.ID – Perbedaan kualitas bantuan benih jagung antara program reguler Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo menuai sorotan tajam saat Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD ke Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis 20 Agustus 2026.
Pemerintah Desa Botubilotahu membeberkan adanya bantuan benih yang bersumber dari program reguler pemerintah provinsi justru memicu kerugian hingga gagal panen bagi para petani lokal akibat kualitas varietas yang tidak sesuai dengan kondisi lahan setempat.
Sebaliknya, penyaluran benih jagung yang dihimpun melalui Pokir legislator dinilai jauh lebih produktif karena menyalurkan varietas unggul berkualitas seperti NK dan 212 yang terbukti memberikan hasil panen optimal.
“Yang dibutuhkan desa adalah alat pertanian, terutama alat perontok milu. Untuk bibit, kami pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi hasilnya justru membuat petani rugi karena gagal panen. Sementara bibit dari Pokir DPRD Provinsi masih terbilang bagus karena kualitasnya seperti NK dan 212,” ungkap Kepala Desa Botubilotahu, One Mbuinga.
Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan pemilihan varietas benih pada dinas teknis Pemprov Gorontalo agar bantuan anggaran publik tidak berubah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat kecil.
Selain masalah benih, pemerintah desa juga mendesak pengadaan sarana mekanisasi pertanian berupa mesin perontok jagung (corn sheller) serta mempertanyakan kepastian realisasi program bantuan dari PT PETS yang hingga kini belum kunjung diterima warga.
Meski stabilitas ekonomi warga dan pendataan DTSEN di Desa Botubilotahu tergolong kondusif, ketepatan penyaluran sarana produksi pertanian tetap menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan mata pencaharian petani.
Temuan lapangan ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak pemerintah daerah memperketat standar kualitas pengadaan bantuan pertanian serta memastikan keterlibatan pihak swasta berjalan sesuai komitmen.(Adv)
