HIMPUN.ID – Pembangunan infrastruktur di tingkat perdesaan menjadi kunci utama dalam memutus keterisoliran masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan, hingga rantai distribusi hasil pertanian. Atas dasar itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Jembatan Merah Putih Presisi yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dukungan tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, saat menghadiri peresmian serentak Program Jembatan Merah Putih Presisi oleh Kapolri secara virtual melalui zoom meeting, Kamis 13 Agustus 2026. Untuk wilayah hukum Polda Gorontalo, pusat lokasi peresmian dipusatkan di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
La Ode Haimudin menilai intervensi Polri yang telah membangun dan memperbaiki sebanyak 895 jembatan di berbagai penjuru Indonesia, termasuk di wilayah Gorontalo, merupakan langkah nyata yang menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar masyarakat perdesaan.
“Jembatan bukan hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perdagangan dan berbagai aktivitas ekonomi. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti ini harus terus didukung dan dilakukan secara tepat sasaran,” ujar La Ode.
Menurut pimpinan dewan tersebut, ketersediaan jembatan yang memadai tidak sekadar mempermudah mobilitas fisik warga, tetapi juga berdampak langsung pada pemangkasan biaya logistik hasil pertanian serta percepatan efisiensi waktu tempuh. Akses yang sebelumnya sulit dijangkau kini menjadi lebih terbuka, sehingga mendorong lahirnya peluang usaha baru dan memperkuat interaksi sosial antarwilayah.
La Ode juga menambahkan, program ini sangat sejalan dengan semangat Presisi Polri, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, yang menghadirkan hasil pembangunan dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
Ke depan, sinergi antara institusi Polri, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat agar pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dapat menjangkau seluruh kawasan pelosok secara berkelanjutan.
“Jembatan Merah Putih Presisi bukan sekadar menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan akses, aktivitas ekonomi dan peluang kesejahteraan yang lebih luas,” pungkas La Ode.(Adv)
