HIMPUN.ID – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas usulan calon penerima bantuan cadangan pangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi peternak mandiri.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, menghadirkan jajaran Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Perum Bulog Subdivre Gorontalo, serta Asosiasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Provinsi Gorontalo.
RDPU tersebut digelar untuk memperjuangkan aspirasi para peternak ayam mandiri yang terancam gulung tikar akibat melonjaknya harga bahan pakan di tengah ancaman musim kemarau berkepanjangan yang memicu fenomena gagal panen tanaman jagung di wilayah Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa menegaskan, persoalan skema SPHP menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan agar peternak lokal tidak semakin terbebani tingginya biaya produksi.
“Soal SPHP ini, kalau kita tidak dapat bantuan, akan berefek pada Asosiasi peternak Ayam akan mendapat bahan pakan yang mahal. Sehingga mereka datang ke Dewan untuk minta diperjuangkan aspirasinya,” ujar Ridwan Monoarfa, Senin 21 September 2026.
Ridwan Monoarfa menyayangkan keterlambatan kelengkapan data administratif dari instansi teknis yang menyebabkan Gorontalo menjadi satu-satunya wilayah di kawasan Sulawesi yang belum mengandaskan alokasi bantuan pakan tersebut dari pemerintah pusat.
“Di daratan Pulau Sulawesi ini semua provinsi dapat, kecuali Gorontalo. Ternyata ini semua karena kita terlambat memasukkan data terkait kebutuhan. Kan kita tahu sekarang ini ada kemarau panjang, jagung-jagung gagal panen. Sehingga menyebabkan kenaikan harga,” ungkap Ridwan.
Merespons paparan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo yang berkomitmen melakukan pengawasan harga pakan secara berkala, Ridwan Monoarfa mendorong agar pengajuan usulan bantuan pakan ke pemerintah pusat segera dikawal hingga tuntas.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sorotan tajam terhadap rencana distribusi cadangan jagung milik Perum Bulog yang hendak dikirim keluar wilayah. Ridwan Monoarfa meminta pihak Bulog memprioritaskan pemenuhan pasokan bagi peternak domestik demi menjaga kualitas pakan dan keberlangsungan usaha ternak di Gorontalo.
“Tadi kita dengar juga dari Bulog, Bulog juga menyatakan stok jagung dia punya. Bahkan ada perintah dari pusat mereka untuk mendistribusikan ke Jawa Timur, itu jadi menarik. Karena itu kita sudah minta tadi sama Pak Bulog untuk ditahan, untuk kebutuhan kita di Gorontalo. Sebab kita juga tidak mau nunggu jagung yang di luar, tiba-tiba kualitasnya tidak baik, itu kan bisa mencelakakan ayam juga,” tegas Ridwan yang juga sebagai politisi Partai NasDem.
Ridwan Monoarfa menambahkan, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo telah bahwa pendataan peternak penerima bantuan telah dirampungkan untuk dikawal ke tingkat pusat. DPRD Provinsi Gorontalo berjanji akan terus membuka ruang komunikasi agar intervensi program SPHP dapat segera terealisasi.
“Sekali lagi dari Kepala Dinas Peternakan juga, data-datanya katanya sudah masuk, tingkat pengawalan-pengawalan di tingkat pusat. Lagi-lagi apapun kita tetap akan terus buka komunikasi menyangkut bantuan SPHP ini terhadap peternak ayam. Tujuannya, agar peternak ayam bebannya akibat kemarau, bisa kita tekan dengan sendirinya,” kata Ridwan.(Adv)
