HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo bergerak cepat memperjelas status hukum aset-aset keagamaan dan fasilitas umum masyarakat melalui percepatan pemberkasan sertifikasi tanah wakaf.
Langkah strategis yang berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2026 tersebut menyasar tanah wakaf peruntukan tempat ibadah dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di 13 desa se-Kecamatan Paguyaman.
Pemberkasan ini dilaksanakan melalui sinergi antara Pemkab Boalemo, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Boalemo, serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman.
Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali menegaskan, kepastian hukum atas tanah wakaf menjadi skala prioritas pemerintah daerah agar aset-aset tersebut tercatat resmi oleh negara dan terhindar dari konflik agraria di masa mendatang.
“Pemberkasan ini penting agar status tanah yang diwakafkan tercatat oleh negara dan tidak bermasalah di kemudian hari,” tegas Lahmuddin di Kecamatan Paguyaman.
Adapun 13 desa yang menjadi sasaran pendataan dan penyiapan dokumen sertifikasi meliputi Desa Girisa, Karya Murni, Tangkobu, Rejonegoro, Sosial, Molombulahe, Kuala Lumpur, Wonggahu, Mustika, Mutiara, Permata, Diloato, dan Bongo Tua.
Melalui integrasi lintas instansi ini, Pemkab Boalemo berkomitmen mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah pedesaan, sekaligus menjamin legalitas tempat ibadah dan pemakaman umum agar tetap terlindungi demi kemaslahatan masyarakat luas.(Adv)














