Oleh: Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Syawal Hamjati
HIMPUN.ID – Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan sampah dan hanya pandai berdalih di balik berbagai alasan serta bersembunyi di balik pencitraan, maka mungkin sudah saatnya Pemerintah Kota Gorontalo mempertimbangkan satu sikap paling jujur: lempar handuk. Dan mengakui ketidak mampuan, sebab hari ini yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi pernyataan optimisme, melainkan keberanian mengakui realitas.
Ketika sampah masih menumpuk di banyak sudut kota, maka setiap klaim keberhasilan justru terdengar seperti upaya menutupi kenyataan.
Di tengah narasi keberhasilan yang terus disampaikan Pemerintah Kota, fakta yang muncul dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo justru berbicara berbeda.
DLH secara terbuka mengakui bahwa sejak Februari 2025 volume sampah di Kota Gorontalo meningkat drastis hingga mencapai 170–180 ton per hari. Mereka juga mengungkapkan keterbatasan armada serta tekanan anggaran sebagai kendala utama.
Pengakuan ini menunjukkan satu hal penting: persoalan sampah belum terkendali dan bahkan semakin berat.
Namun di sisi lain, Pemerintah Kota justru menyampaikan bahwa persoalan sampah telah menjadi program prioritas dan diklaim menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu tahun terakhir.
Di sinilah kontradiksi itu terlihat jelas. Ketika DLH sebagai pelaksana teknis berbicara tentang peningkatan beban dan keterbatasan kapasitas, pemerintah justru membangun narasi bahwa situasi telah membaik. Pertanyaannya sederhana: jika benar sudah membaik, mengapa DLH justru mengakui kondisi yang semakin berat?
Kontradiksi ini semakin menguat ketika alasan keterbatasan armada terus dikemukakan, sementara sebelumnya telah diinformasikan adanya penambahan armada melalui dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Gorontalo dan kontribusi sektor swasta seperti Bank Tabungan Negara (BTN).
Jika fasilitas bertambah tetapi DLH masih mengaku kewalahan, maka persoalannya bukan semata pada jumlah sarana, melainkan pada kebijakan, pengelolaan, dan arah sistem yang tidak berjalan efektif.
Kondisi di lapangan semakin mempertegas siapa yang sebenarnya lebih dekat dengan kenyataan. Investigasi PTKP HMI Cabang Gorontalo menemukan tumpukan sampah di sejumlah ruas strategis seperti Jalan Madura, Jalan Sapta Marga, dan Jalan Tondano.
Warga mengaku pengangkutan hanya dilakukan dua hingga tiga kali dalam seminggu. Bau menyengat dan potensi penyakit menjadi konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat setiap hari.
Fakta ini selaras dengan pengakuan DLH tentang meningkatnya beban, namun bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa kondisi sudah membaik.
Ironi mencapai puncaknya ketika tim investigator juga mendokumentasikan tumpukan sampah di sekitar rumah dinas walikota. Di tengah pernyataan bahwa pengelolaan sudah menjadi prioritas dan menunjukkan hasil, justru di area simbol kepemimpinan kota sendiri masalah itu terlihat nyata. Situasi ini seolah memperjelas jurang antara laporan teknis yang jujur dan narasi politik yang ingin terlihat berhasil.
Bidang PTKP HMI Cabang Gorontalo, menilai, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan serius antara realitas teknis dan klaim kebijakan.
Jika DLH berani mengakui peningkatan volume dan keterbatasan kapasitas, sementara pemerintah terus menyampaikan keberhasilan, maka publik berhak bertanya: siapa yang sedang jujur, dan siapa yang sedang membangun ilusi?
Gerakan investigasi yang dilakukan PTKP HMI Cabang Gorontalo mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap mewakili kegelisahan publik, dan dianggap sebagai kerja serta kontribusi kongkrit. Masyarakat tidak membutuhkan narasi keberhasilan, mereka membutuhkan pelayanan yang benar-benar bekerja. Kejujuran DLH seharusnya menjadi dasar evaluasi menyeluruh, bukan ditutupi dengan klaim yang tidak sejalan dengan kondisi lapangan.
Pada akhirnya, persoalan sampah di Kota Gorontalo bukan hanya soal tumpukan limbah, tetapi tentang krisis sinkronisasi dalam pemerintahan.
Ketika pelaksana teknis mengakui masalah, sementara pemegang kebijakan mengklaim keberhasilan, maka yang sedang terjadi bukan perbaikan sistem, melainkan konflik antara realitas dan pencitraan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang akan menumpuk bukan hanya sampah di jalanan, tetapi juga ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan kota.
Dan jika keberanian untuk jujur saja tidak dimiliki, maka benar adanya, lempar handuk mungkin menjadi pilihan yang lebih terhormat daripada terus mempertahankan keberhasilan yang tidak pernah benar-benar ada.
Akhir kata, teruntuk Tuan Jubir, simpanlah ‘bedak kosmetik’ Anda; kegagalan sistemik ini sudah terlalu busuk untuk terus-menerus Anda rias.
Catatan Redaksi: Redaksi menerima tulisan opini ini sebagai bagian dari ruang publik dan kontrol sosial. Seluruh isi, data, dan opini yang terkandung dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi HIMPUN.ID senantiasa menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan ruang Hak Jawab maupun Hak Koreksi bagi pihak yang merasa keberatan dengan isi tulisan ini.
