Oleh: Syawal Hamjati
Kabid PTKP HMI Cabang Gorontalo
HIMPUN.ID – Persoalan sampah di Kota Gorontalo hari ini tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan, tetapi juga menunjukkan kegagalan pemerintah kota dalam membaca persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Program demi program terus disampaikan ke publik, namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari kata membaik. Sampah masih menumpuk, pengangkutan tidak optimal, dan masyarakat terus menanggung dampak lingkungan yang semakin buruk.
Bidang PTKP HMI Cabang Gorontalo menilai, pemerintah kota terkesan lebih sibuk membangun narasi dibandingkan menyelesaikan akar masalah.
Program yang diluncurkan dikhawatirkan hanya menjadi upaya meredam kemarahan publik, bukan solusi yang lahir dari kajian mendalam dan perencanaan sistematis.
Jangan sampai pemerintah hanya menjual program yang bersifat seremonial, tidak terukur, dan tidak memberikan dampak nyata terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks.
Yang perlu dipahami, persoalan sampah di Kota Gorontalo bukan lagi sekadar sampah harian. Kondisi yang terjadi saat ini telah masuk dalam kategori sampah turunan, akumulasi masalah yang diwariskan dari waktu ke waktu tanpa penyelesaian sistemik.
Tanpa perubahan manajemen yang mendasar, setiap kebijakan hanya akan menjadi tambalan sementara atas persoalan yang terus membesar.
Data menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Jika pada periode kepemimpinan sebelumnya volume sampah berada di kisaran sekitar 140 ton per hari, maka saat ini jumlahnya melonjak hingga mencapai sekitar 180 ton per hari.
Fakta ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah kota. Ironisnya, kebijakan yang dahulu banyak dikritik justru terbukti lebih mampu menekan volume sampah dibandingkan kondisi saat ini, sedangkan barisan pengkrtik ketika di kursi kepemimpinan, malahan tidak mampu menyelesaikan persoalan serius ini.
Situasi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan kepemimpinan dalam menentukan prioritas. Ketika persoalan paling mendasar seperti pengelolaan sampah tidak tertangani, maka wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan pemerintah kota.
Lebih jauh, kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan semangat pembangunan nasional yang tertuang dalam visi Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, khususnya pada poin peningkatan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta penguatan pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat.
Buruknya pengelolaan sampah di Kota Gorontalo secara tidak langsung telah mencoreng semangat Asta Cita di tingkat daerah.
Asta Cita Presiden berbicara tentang peningkatan kualitas hidup rakyat dan lingkungan yang sehat. Tetapi jika sampah dibiarkan menumpuk, menimbulkan penyakit, dan membuat kota semakin kumuh, maka itu sama saja dengan mengabaikan bahkan mencederai arah pembangunan nasional.
Pemerintah daerah seharusnya menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan visi nasional ke dalam kebijakan nyata di lapangan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga arah kebijakan nasional yang tidak dijalankan secara serius.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, Bidang PTKP HMI Cabang Gorontalo telah membentuk tim investigasi dan melakukan pemantauan di sembilan titik zona merah sampah.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan: sampah menumpuk berhari-hari, lingkungan menjadi kumuh, bau menyengat, hingga dampak kesehatan yang mulai dirasakan masyarakat.
Di banyak lokasi, warga harus membayar mahal atas lemahnya pengelolaan tersebut. Penyakit, lingkungan tidak sehat, serta terganggunya aktivitas ekonomi menjadi konsekuensi yang mereka tanggung setiap hari.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, tetapi persoalan kemanusiaan dan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang layak.
Bidang PTKP HMI Cabang Gorontalo menegaskan, persoalan ini akan terus dikawal dan dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
Jika pemerintah kota terus gagal membaca persoalan yang ada dan hanya mengedepankan citra tanpa kinerja nyata, maka yang terancam bukan hanya kebersihan kota, tetapi juga kepercayaan publik.
Pada akhirnya, kota yang bersih tidak dibangun dengan slogan, tetapi dengan kebijakan yang tepat, kerja yang terukur, dan kepemimpinan yang mampu memahami masalah secara jujur.
Jika itu tidak dilakukan, maka kritik publik akan terus menguat karena yang dipertaruhkan bukan hanya wajah kota, tetapi kualitas hidup masyarakat dan kehormatan arah pembangunan nasional itu sendiri.
Akhir kata, teruntuk Tuan Jubir; tumpukan sampah di sembilan zona merah adalah ‘prasasti’ nyata atas kegagalan. Berhentilah menjadi ‘perias’ kegagalan dengan narasi-narasi yang menjauh dari fakta. Rakyat tidak butuh orasi yang rapi, rakyat butuh lingkungan yang manusiawi.
Catatan Redaksi: Redaksi menerima tulisan opini ini sebagai bagian dari ruang publik dan kontrol sosial. Seluruh isi, data, dan opini yang terkandung dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi HIMPUN.ID senantiasa menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan ruang Hak Jawab maupun Hak Koreksi bagi pihak yang merasa keberatan dengan isi tulisan ini.
