HIMPUN.ID – Kebijakan pengurangan personel protokoler kepala daerah yang diusulkan Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Mendagri Tito Karnavia, mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan D. Liputo menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah.
“Kami menilai pengurangan personel protokoler ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik. Anggaran yang dihemat bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan,” kata Ramdan Liputo kepad Hestek.co.id, Sabtu 8 Maret 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi keuangan daerah serta meningkatkan fokus pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Kami sangat mendukung karena sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan pengurangan personel protokoler, anggaran yang biasanya digunakan untuk operasional bisa dialihkan ke sektor yang lebih prioritas,” ujarnya.
Politisi PKS itu menilai, selain efisiensi anggaran hal ini juga merupakan penyederhanaan birokrasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan jumlah personel yang lebih ramping, kata Ramdan, koordinasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Meski begitu kami berharap pengurangan personel ini tidak mengurangi kualitas layanan keprotokoleran. Sebaliknya, harus ada strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital,” tutupnya. (fADLI)
