HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mencatatkan peningkatan drastis dalam tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
Berdasarkan rilis Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Nasional (IPKDN) untuk sektor Pokir DPRD Gorontalo pada tahun 2025 berhasil mencapai angka 94%.
Pencapaian ini diumumkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, dalam rapat konsultasi pimpinan bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan di Ruang Paripurna, Selasa 24 Februari 2026.
Angka 94% ini menunjukkan lonjakan performa yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 38%. Perubahan drastis ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
“Nilai IPKDN MCP KPK RI terhadap pokok pikiran DPRD tahun 2025 telah mencapai 94 persen. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya 38 persen,” ujar Thomas dalam forum tersebut.
Menindaklanjuti keberhasilan ini, DPRD Provinsi Gorontalo langsung mengambil langkah cepat dengan memulai proses perencanaan Pokok-Pokok Pikiran untuk tahun anggaran 2027 sejak dini.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat yang dijaring melalui pokir dapat terintegrasi dengan baik dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Hingga saat ini, para legislator berkomitmen untuk terus mempertahankan standar pengelolaan yang tinggi guna memastikan seluruh program pokir tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.(Adv)
