HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Boalemo terus memperkuat perluasan akses keuangan formal guna menggerakkan perekonomian kerakyatan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen strategis tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat Kabupaten Boalemo yang diinisiasi oleh Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Setda Boalemo di Cabana Resort Pantai Bolihutuo, Rabu 14 Oktober 2026.
Agenda penting koordinasi lintas sektor tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Boalemo, Dr. Rum Pagau, M.Pd., didampingi Wakil Bupati Boalemo Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Boalemo Prof. Dr. Nurdin Baderan, S.P., M.Si., serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H. P. Sianipar.
Turut hadir pula dalam rakor tersebut para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Boalemo serta pimpinan perbankan mitra pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau membeberkan, perluasan akses instrumen keuangan formal memegang peranan vital sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM, serta jembatan bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.
Rum menekankan, tolok ukur keberhasilan program TPAKD tidak boleh sekadar dihitung dari seberapa banyak kegiatan seremonial yang terlaksana, melainkan harus berorientasi pada perubahan perilaku keuangan masyarakat dan peningkatan skala usaha produktif.
“Keberhasilan TPAKD perlu juga diukur, bukan hanya dengan jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan juga harus perubahan perilaku keuangan masyarakat, utamanya pelaku usaha yang memperoleh akses keuangan, pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha serta pertumbuhan kegiatan ekonomi produk di daerah, khususnya di Kabupaten Boalemo,” kata Rum di hadapan para pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Rum bernostalgia mengurai rekam jejak pertumbuhan ekonomi Boalemo di masa lalu yang dulunya hanya ditopang oleh satu lembaga perbankan yakni BRI dengan fasilitas notaris tunggal, di mana saat itu grafik pertumbuhan ekonomi daerah sempat berada di titik nyaris nol.
Namun, seiring berjalannya waktu dengan masuknya ekspansi layanan perbankan lain seperti Bank SulutGo, Bank Mandiri, dan BNI, indikator ekonomi daerah menunjukkan tren positif yang kian membaik.
Kendati demikian, ia menyoroti masih adanya kendala informasi di tingkat akar rumput terkait tata cara akses pembiayaan formal yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.
“Alhamdulillah, sekarang pertumbuhan ekonomi tadinya hampir nol, sekarang indikator pertumbuhan ekonomi sudah bagus. Hanya saja, rakyat itu belum mendapatkan informasi yang maksimal tata cara bagaimana meminjam di lembaga keuangan yang formal ini,” ujar Rum.
Oleh karena itu, melalui penguatan sinergi TPAKD dan perbankan, pemerintah daerah bertekad mengikis angka kemiskinan sejalan dengan visi besar percepatan kesejahteraan nasional yang digelorakan pemerintah pusat.
“Sehingganya, rapat koordinasi ini dilaksanakan, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya tujuan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai. Nah untuk menuju ke sana, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Negara kita sudah 81 tahun merdeka, tetapi masih banyak orang miskin,” tutur Rum.
Mengakhiri pengarahannya, Rum mengajak seluruh jajaran perbankan dan perangkat daerah untuk aktif menjemput bola, menyosialisasikan kemudahan fasilitas kredit produktif, serta mengawal penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi kebangkitan ekonomi kerakyatan di daerah.
“Pak Prabowo maunya ini rakyat bangsa Indonesia cepat sejahtera, sehingga beliau lebih banyak memberikan program nasional ke daerah dengan harapan bisa bangkit,” pungkas Rum.(Adv)
