HIMPUN.ID – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bone Bolango, Merlan Uloli, mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian BPKP, Inspektorat Kabupaten Bone Bolango saat ini, berada pada level 3 (integrated).
Dikatakannya, kondisi tersebut, tentunya menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), harus mampu menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan, dan mampum memberikan konsultasi pada tata kelola management risk dan pengendalian intern.
Hal itu disampaikannya, saat memberikan membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 4, di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bone Bolango, bertempat di Ruang Kerja Inspektorat, Selasa(2/3/2021).
Dijelaskannya, meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah, pencapaian sasaran program IKU yaitu, kapabilitas APIP Pemerintah kabupaten/kota pada level-3 (integrated).
“Yaitu, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang tahun 2020 terealisasi 15,39% , atau 102,60% dari target 15%,” jelas Wabup.
Ia menerangkan, terealisasi hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebanyak 404 APIP atau 85,23 %, berada pada level-1 (initial).
“Yaitu, APIP belum dapat memberikan jaminan, atas proses tata kelola, sesuai peraturan, dan belum dapat mencegah korupsi 69 APIP atau 14,56 %, berada pada level 2 (infrastructure), yaitu APIP mampu menjamin tata kelola, sesuai dengan peraturan, dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan baru 1 APIP atau 0,21 %, yang berada pada level-3 (integraied), yaitu APIP mampu menilai Efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern,” jelasnya.
Rendahnya Kapabilitas APIP, Disebabkan Banyak Faktor
Wabup Merlan menyadari, masih rendahnya kapabilitas APIP, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya; independensi, dan obyektivitas APIP sepenuhnya belum dapat diterapkan.
“Lemahnya manajemen tata laksana bisnis proses APIP, tidak terpenuhinya kebutuhan formasi auditor, kurangnya alokasi anggaran belanja APIP, struktur organisasi dan pola hubungan,” pungkasnya.
Reporter : Rihol Igirisa
