27.8 C
Jakarta
Rabu, Juli 24, 2024

Buy now

Hebat, BoneBol Raih Angka Teritinggi IPKD

HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, berhasil meraih hasil baik dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Hal itu sebagaimana disampaikan Asisten II Setda Bone Bolango Jusni Bolilio, Rabu 5 Januari 2022.

IKPD Terus Membaik

Dikatakan Jusni, Angka IPKD dari tahun ke tahun terus membaik.

“Terakhir untuk penilaian tahun 2020 mencapai angka 53,08 yang merupakan angka tertitinggi Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo,” ungkap Jusni.

IPKD untuk Menilai Kualitas Kinerja

Dijelaskan Jusni, IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

“Pengukurannya diatur dalam Permendagri 19 tahun 2020 dengan enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur dalam IPKD yaitu, pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, Opini BPK atas LKPD,” jelasnya.

Baca juga:Sisa Masa Jabatannya, Anas Fokus Menggairahkan Ekonomi di Boalemo

Contoh kata Jusni, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator diantaranya kesesuaian nomenklatur progran RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS.

“Berdasarkan dari instrumen-instrumen itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ini sangat berkorelasi sekali dengan kebijakan politik anggaran yang ada di Bone Bolango dimana kebijakan anggaran lebih berpihak pada publik itu ditunjukan dengan ratio perbandingan antara belanja publik dan belanja aparatur presentasenya lebih besar ke belanja publik 60:40,” terang Jusni yang juga mantan kepala badan keuangan dan pendapatan daerah ini.

Baca juga:Rachmad Gobel Ingatkan Kemendag untuk Kendalikan Harga Barang Kebutuhan Masyarakat

Terakhir, Jusni berharap melalui IPKD dapat memacu dan memotivasi pemda dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

“Apalagi, kemendagri akan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif daerah kepada pemda yang memiliki Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbaik,” pungkasnya. (Rls)

Editor: Rihol Igirisa