HIMPUN.ID – Hubungan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo dan Bank Sulut-Gorontalo/BSG) resmi berakhir.
Setelah memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menarik aset lahan, Pemkot Gorontalo kini menegaskan akan menarik seluruh penyertaan modalnya senilai sekitar Rp 35 miliar dari bank tersebut.
Keputusan tegas ini merupakan puncak kekecewaan Pemkot Gorontalo terhadap hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG yang digelar di Manado.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyatakan bahwa perwakilan dari Gorontalo telah dicoret dari jajaran komisaris dan direksi secara sepihak.
“Kita akan tarik penyertaan modal yang ada di BSG, sekitar Rp 35 miliar. Kepala Badan Keuangan segera buat suratnya,” perintah Wali Kota Adhan Dambea dalam Rapat Koordinasi di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 23 September 2025 malam.
Menurut Adhan, RUPS yang dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, telah mengganti perwakilan Gorontalo dengan orang-orang dekatnya.
Puncaknya adalah penunjukan Ramoy Markus Luntungan sebagai Komisaris Utama yang baru, yang diketahui merupakan ketua tim sukses Selvanus pada Pilgub Sulut 2024.
Berdasarkan data dari laman resmi BSG, Pemkot Gorontalo merupakan pemegang saham terbesar ke-6 dengan porsi kepemilikan 2,70 persen, atau senilai Rp 34,02 miliar. Adapun pemegang saham mayoritas adalah Pemprov Sulut (35,88 persen), PT Mega Corpora (24,82 persen), dan Pemprov Gorontalo (5,79 persen).
Wali Kota Adhan Dambea memastikan dana segar hasil penarikan modal tersebut tidak akan mengendap, melainkan akan dialokasikan langsung untuk proyek strategis daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo yang baru di kawasan Jalan Prof. J.A. Katili, lokasi eks Terminal 42 Andalas.
“Dana itu lebih bermanfaat untuk daerah. Membangun kantor wali kota di Andalas sudah masuk dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) saya, dan ini salah satu cara merealisasikannya,” jelas Adhan.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban Adhan terhadap keraguan rival politiknya saat Pilkada 2024 lalu, yang pesimis ia dapat merealisasikan janji pembangunan kantor wali kota di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Saat itu saya bilang, pasti ada caranya sekalipun anggaran defisit. Dan inilah mungkin jalannya,” pungkasnya.
Dengan ditariknya modal ini, maka kerja sama antara Pemkot Gorontalo dan BSG di segala bidang resmi putus. Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Gorontalo yang kini sepenuhnya dipercayakan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank penyimpan RKUD.
Penulis: Nenang KaU
