HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen pengawasannya terhadap arah kebijakan keuangan daerah dengan mengesahkan dan menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Keputusan strategis lembaga legislatif tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-101 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna dewan, Rabu 12 Agustus 2026.
Rapat Paripurna tersebut tidak hanya menyetujui dokumen KUA-PPAS, tetapi juga mengawal masuknya sejumlah usulan kegiatan dan subkegiatan baru yang dinilai mendesak bagi masyarakat meski belum terakomodasi dalam perubahan RKPD 2027.
Tidak hanya itu, guna memastikan penyusunan anggaran bebas dari penyimpangan, pimpinan dan anggota dewan bersama pihak eksekutif turut menandatangani Pakta Integritas penyusunan APBD 2027.
Ridwan Monoarfa menyampaikan, persetujuan yang diberikan seluruh anggota dewan merupakan hasil kerja keras Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi di dewan yang telah menguji setiap alokasi plafon anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati ini kini menjadi pegangan wajib bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).
Melalui pengesahan ini, dewan memastikan akan terus mengawal proses pembahasan tahapan selanjutnya hingga penetapan APBD 2027 agar setiap rupiah alokasi anggaran benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat.(Adv)
