HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat kerja internal untuk membahas agenda komisi dan mematangkan persiapan rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pendalaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Sekretaris Komisi IV, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, rapat internal ini merupakan respons Komisi IV terhadap permintaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar komisi memberikan masukan terhadap KUA/PPAS.
“Rapat tadi ini merespons permintaan dari Badan Anggaran kepada Komisi untuk memberikan masukan,” jelas Ghalieb saat diwawancarai usai rapat, Senin 21 Juli 2025.
Ghalieb mengatakan, Komisi dinilai paling memahami pembicaraan dengan mitra OPD karena telah sering melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja.
“Oleh karena itu, Banggar meminta masukan dari Komisi dalam pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan Tahun 2025,” ungkap Ghalieb.
Ghalieb menuturkan, rapat internal tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi di internal Komisi IV sebelum berdiskusi dengan OPD.
“Komisi 4 menyatukan persepsi nanti ketika bicara dengan Mitra apa-apa yang nanti akan dilakukan pendalaman oleh Komisi 4,” tambahnya.
Meskipun demikian, Ghalieb membeberkan pembahasan kali ini tidak akan terlalu rumit.
“Walaupun memang ini kan tinggal APBD Perubahan bukan Induk. Jadi sebenarnya sudah tidak terlalu banyak lagi yang bisa diolah-olah di situ untuk bisa melakukan pendalaman dengan Mitra dari Komisi 4,” tuturnya.
Dalam pendalaman KUA/PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Komisi IV akan fokus pada isu-isu yang dinilai strategis.
Oleh karena itu kata Ghalieb, tidak semua OPD akan diundang.
“Tadi disepakati itu hanya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Ainun Habibie, dengan Dinas Pendidikan. Karena itu yang strategis dan anggarannya juga cukup besar,” ungkap Ghalieb.
Ghalieb mengatakan, jadwal pendalaman dengan mitra tersebut akan dilakukan besok.
Ghalieb mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan, pendalaman yang dilakukan hanya pada aspek pembiayaan saja, mengingat fokusnya adalah APBD Perubahan, bukan perubahan APBD Induk.*
Reporter: Fadli Sukriani Melu
