HIMPUN.ID – Polemik tentang adanya dugaan makelar perizinan di tubuh Pemerintah Daerah Boalemo semakin menyeruak.
Pasalnya, kini berhembus isu tentang adanya perubahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah tanpa melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat dan juga pendanaan kepengurusan izin.
Hal tersebut membuat Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber angkat bicara.
Ketua DPD PJS Provinsi Gorontalo, Jhojo Rumampuk membeberkan, berbagai isu beredar tentang adanya dugaan makelar perizinan hingga dengan pendanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boalemo.
“Seharusnya wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, bagaimana masyarakat bisa sejahtera ketika Pemerintah Daerah lebih mementingkan investor masuk dan menikmati hasil kandungan yang ada di Boalemo,” tegas Jhojo.
Baca juga:PJS Gorontalo Soroti PETI di Boalemo Yang Mulai Dibuka
Imbuh Jhojo, jika kegiatan pertambangan rakyat bisa terlaksana, maka Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Selama ini pertambangan rakyat di Gorontalo selalu dalam ukuran kecil, termarjinalkan. Menjadi sebuah kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memperkuat posisi masyarakatnya agar lebih eksis untuk menyempurnakan kriteria-kriteria agar ada sebuah keseimbangan sesuai dengan UUD Pasal 33,” ungkap Jhojo.
WPR Wajib Didahulukan
Ketua Jhojo menyampaikan, Pemerintah Boalemo wajib mendahulukan persiapan lahan untuk WPR. Sebab sudah ada perusahaan yang melirik pertambangan di Wilayah Mananggu.
“Kami hanya ingin berusaha bagaimana meningkatkan bargaining position dari pertambangan rakyat. Jangan jadikan masyarakat sebagai objek untuk mendapatkan apa yang menjadi hasrat sekelompok orang saja. Padahal, jika Pemda memberikan masyarakat kesempatan lewat IPR, maka itu bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah kita saksikan dibeberapa daerah,” jelas Jhojo.
Jhojo menambahkan, agar tidak ada celah bagi PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), PJS Gorontalo berharap agar WPR dikelola oleh kelompok-kelompok kecil, bahkan BumDes, sehingga tidak bisa begitu saja dieksploitasi penambang ilegal.
“Keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat banyak lebih mudah kita terjemahkan sebagai kemampuan untuk bersaing dengan Daerah-Daerah berkembang. Dari pada harus menundukan kepala kita ke pihak yang bukan masyarakat kita sendiri,” tegas Jhojo seraya menambahkan ada banyak harapan hidup masyarakat Boalemo dari pertambangan rakyat. Sehingga dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten Boalemo lebih memprioritaskan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat dari pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
“Ini bukan tentang siapa yang ada dibalik perusahaan itu. Tapi ini tentang Sumber Daya Alam yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Boalemo. Sampai kapanpun, sejarah tidak akan pernah bisa memberi maaf kepada mereka yang dianugerahi kewenangan, kesempatan dan kekuasaan, namun tidak digunakannya untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan di depan matanya, selamanya akan tercatat sebagai petunjuk yang sesat bagi generasi sesudahnya.” Tutup Jhojo (Rls/Rahim).
