HIMPUN.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas, yang diselenggarakan di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis 15 Januari 2026.
Pertemuan Forkopimda ini, menjadi ajang penguatan koordinasi lintas sektor guna membahas isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di awal tahun 2026.
Agenda utama rapat Forkopimda yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, berfokus pada kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan.
Pembahasan ini bertujuan meningkatkan sinergi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, merugikan daerah, serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, Idrus M.T. Mopili menekankan, perlunya regulasi yang kuat dan kejelasan kewenangan bagi aparat penegak hukum.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, penindakan terhadap tambang ilegal harus dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
Selain isu pertambangan, rapat juga membahas penyelesaian sengketa lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo. Mengingat bandara merupakan infrastruktur vital bagi konektivitas dan ekonomi daerah.
Ketua DPRD mendorong agar penyelesaian masalah lahan dilakukan secara transparan, komprehensif, dan sesuai aturan perundang-undangan dengan tetap melindungi hak-hak masyarakat setempat.
Melalui forum Forkopimda ini, DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas keamanan serta memastikan kelancaran program strategis pemerintah yang berorientasi pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(Adv)
