HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), melalui Wakil Bupati, Deddy Abdul Hamid Kembali menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan desa.
Hal itu ditekankan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid saat membuka Coaching Clinic Audit Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Hotel Quality Manado, Rabu 26 Agustus 2026.
Deddy menegaskan, Inspektorat Daerah harus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan desa agar tertib, akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Orang nomor dua di Pemda Bolsel itu juga mengatakan, semakin besarnya alokasi anggaran yang mengalir ke desa harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan, sehingga anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Inspektorat tidak lagi sekadar bertindak sebagai penemu kesalahan, tetapi harus tampil sebagai mitra konsultatif dan penjamin mutu. APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini atau early warning system serta memberikan solusi sebelum permasalahan berkembang menjadi ranah hukum,” tegas Deddy.
Pimpinan daerah ini meminta coaching clinic tersebut dapat memperkuat empat fokus utama, yakni; optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital pengawasan, pengawalan pengadaan barang dan jasa desa, penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, Dinas PMD dan camat, serta mewujudkan seluruh desa di Bolsel menjadi pengelola keuangan yang tertib administrasi dan akuntabel.
Lebih lanjut, Deddy menargetkan penguatan Maturitas SPIP hingga Level 3 secara penuh dan berkelanjutan.
“SPIP adalah tanggung jawab manajemen. Jangan menganggap SPIP hanya urusan pemenuhan berkas Inspektorat. Pimpinan OPD adalah owner of risk di instansinya masing-masing dan harus mampu mendeteksi serta memitigasi risiko sebelum menjadi temuan,” ujar Deddy yang juga pasangan sehati Bupati Iskandar Kamaru.
Wabup Deddy mengimbau para jajaran APIP bekerja dengan integritas, dedikasi, efektivitas dan akuntabilitas, sehingga Inspektorat dapat menjadi strategic partner dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan menekankan, pentingnya penguasaan tiga aspek utama oleh APIP dalam melakukan pengawasan, yakni tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian dan ketaatan terhadap regulasi.
Heru memberikan pesan kepada para auditor untuk memahami aturan dan sistem pemerintahan desa, mengidentifikasi titik-titik kritis serta risiko yang mungkin muncul, termasuk melalui uji petik.
Heru juga mendorong auditor menguasai aplikasi Siskeudes karena sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi risiko pengelolaan keuangan desa secara lebih sistematis.
“Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya sama seperti pengelolaan anggaran, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan. Tiga tahapan inilah yang menjadi ranah manajemen yang harus kita awasi,” tegas Heru.
Menutup penyampaiaannya, Heru kembali mengingatkan para auditor untuk terus meningkatkan kompetensi melalui kebiasaan membaca dan belajar agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah, M. Arvan Ohy Kepala Perwakilan BPKP Sulut, para pejabat tinggi pratama Pemda dan peserta kegiatan.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
