Example floating
Example floating
DPRD Bolsel

Bahas Ketepatan Data Desil dan Klaim Lakalantas, Komisi III DPRD Bolsel Gelar RDP Bersama Lintas Instansi

0
×

Bahas Ketepatan Data Desil dan Klaim Lakalantas, Komisi III DPRD Bolsel Gelar RDP Bersama Lintas Instansi

Sebarkan artikel ini
Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Pembahasan DPRD, Kamis 17 September 2026 (Foto: Himpun.id/hms DPRD Bolsel).

HIMPUN.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi dua isu strategis pelayanan publik, yakni ketidaksesuaian data desil sosial ekonomi serta mekanisme penjaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas).

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Fadli Tuliabu, tersebut berlangsung di Ruang Pembahasan DPRD Bolsel, Kamis 17 September 2026.

Pada sesi pertama, Komisi III mempertemukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos) Bolsel. Pertemuan ini menyor masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data desil yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual masyarakat penerima program perlindungan sosial di lapangan.

Guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Komisi III mendorong pembaruan serta verifikasi dan validasi (verivali) data secara berkala melalui koordinasi berjenjang mulai dari pemerintah desa, dinas sosial, hingga BPS.

Sementara pada sesi kedua, RDP menghadirkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bolsel, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, RSUD Bolsel, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bolsel untuk membedah alur penjaminan dan klaim biaya pasien korban lakalantas.

Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Fadli Tuliabu, bersama jajaran anggota dewan meminta instansi terkait menyederhanakan alur birokrasi dan persyaratan administrasi agar tidak menyulitkan keluarga korban saat berada dalam kondisi darurat.

Komisi III menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga—mulai dari penerbitan laporan kepolisian, verifikasi Jasa Raharja, hingga penjaminan oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit—agar proses penanganan medis hingga pengajuan klaim biaya dapat berjalan cepat dan terarah.

RDP ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Bolsel terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Komisi III berharap seluruh instansi terkait segera menindaklanjuti poin-poin kesepakatan rapat sesuai dengan kewenangan masing-masing demi menjamin kepastian hak masyarakat.(Infotorial)

Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *