HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bergerak cepat memperkuat kapasitas kelembagaan guna mengawal jalannya roda pemerintahan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Langkah taktis tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD Bolsel dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang dipusatkan di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu 14 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober 2026.
Fokus utama dalam agenda pembekalan empat hari tersebut diarahkan pada penajaman strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, serta optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menegaskan, penajaman kompetensi legislatif merupakan kebutuhan krusial agDPRD mampu mencermati penganggaran dan mengawal regulasi secara cermat, terukur, serta akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh anggota DPRD semakin memahami tugas dan tanggung jawab kelembagaan, sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal,” ujar Arifin.
“Anggota DPRD perlu terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Harapannya, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menguraikan, materi pelatihan juga mencakup regulasi investasi daerah, kemudahan berusaha berbasis Undang-Undang Cipta Kerja, hingga penguatan integritas tata kelola pemerintahan.
Guna menjamin kedalaman materi, forum tersebut menghadirkan jajaran narasumber kompeten, di antaranya akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda Novritha Walewangko, perwakilan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara Frangky Alexander Hendra Zachawerus, staf ahli bidang ekonomi Pemprov Sulut Magdalena Wullur, serta Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui pembekalan komprehensif ini, DPRD Bolsel berkomitmen memastikan setiap alokasi APBD 2027 dan pembentukan perda berjalan transparan, tepat sasaran, serta bebas dari praktek korupsi demi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.(Infotorial)
Reporter: Marcelino Mahmud
Editor: Fadli Sukriani Melu
