Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Buka Agenda Bawaslu di Masiaga, Femmy Tekankan Hak Disabilitas dalam Pengawasan Pemilu

0
×

Buka Agenda Bawaslu di Masiaga, Femmy Tekankan Hak Disabilitas dalam Pengawasan Pemilu

Sebarkan artikel ini
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menghadiri sekaligus membuka agenda kegiatan fasilitasi pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas dan pencanangan kampung pengawasan di Desa Masiaga, Kamis 2 Juli 2026 (Foto: Himpun.id/Fadli Sukriani Melu).

HIMPUN.ID Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menghadiri sekaligus membuka agenda kegiatan fasilitasi pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas dan pencanangan kampung pengawasan di Desa Masiaga, Kamis 2 Juli 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo ini mengangkat tema “Mewujudkan Pemilu Ramah Disabilitas melalui Gerakan Kampung Pengawasan Partisipatif”. Dalam sambutannya, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) yang akrab disapa Femmy ini mengapresiasi langkah Bawaslu Provinsi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan pemilu.

“Jadi, kita semua bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu. Bukan hanya, orang-orang yang dikategorikan normal, tetap juga kaum disabilitas harus sama-sama mengawasi demokrasi,” ujar Femmy.

Femmy juga menambahkan, melalui pencanangan ini, masyarakat Desa Masiaga diharapkan dapat menjadi pelopor demokrasi yang mampu mengawasi jalannya pemilu agar tetap berintegritas dan bersih dari praktik lancung.

“Dengan dijadikan desa Masiaga ini sebagai kampung pengawasan partisipatif, jangan sampai kita juga masyarakat malah menerima ketika adanya money politik,” harap Femmy.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli menyampaikan, agenda ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan secara inklusif. Menurutnya, keberadaan kampung pengawasan partisipatif akan memperkuat benteng pengawasan terhadap potensi pelanggaran pemilu langsung di tingkat bawah.

Pasca peresmian dan pencanangan kampung pengawasan partisipatif tersebut, agenda langsung dilanjutkan dengan pemberian materi pengawasan pemilu kepada masyarakat yang hadir, demi mewujudkan iklim demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *